GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menegur dan mengevaluasi kinerja Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pemadaman listrik secara total dan dalam waktu lama (blackout) di setengah Pulau Jawa, Minggu (4/8/2019). Teguran seharusnya bukan hanya ditujukan kepada manajemen PT PLN (Persero).
Permintaan itu disampaikan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika).
"Ini menunjukkan kegagalan teknis dan manajerial dalam PLN yang kemudian harus dievaluasi dua menteri. Presiden pun harus mengevaluasi dua menterinya itu," tutur Manajer Advokasi, Riset dan Kampanye Yappika Hendrik Rosdinar di Gedung YLBHI, Jakarta, Senin (5/7/2019).
Menteri ESDM, kata dia, mesti bertanggung jawab dan mengetahui teknis penyediaan tenaga listrik di Indonesia sehingga pemadaman listrik di sebagian Jawa dapat diantisipasi. Sementara Menteri BUMN, disebut Hendrik, harus bertanggung jawab terkait manajemen risiko BUMN di Indonesia yang seharusnya baik sehingga tidak terjadi krisis seperti terjadi pada Minggu (4/8).
"Kegagalan PLN menunjukkan krisis, ada mismanagement terjadi. Ini harus dievaluasi," tutur dia.
Pada Senin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan jajaran direksi PT PLN untuk meminta penjelasan pemadaman listrik sejumlah wilayah di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8).
Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. [tsc]