GELORA.CO - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode mendatang harus bisa menekan angka korupsi di Indonesia. Selain penindakanan, fungsi pencegahan harus betul-betul berjalan.
Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan KPK jangan hanya asyik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang jumlahnya tidak seberapa. Padahal fungsi pencegahan KPK sangat strategis untuk menekan wabah korupsi.
"Di sisi lain, dugaan korupsi di sektor pertambangan tidak pernah disentuh KPK, padahal di sektor ini harta negara banyak dikeruk orang-orang tak bertanggung jawab. Ke depan KPK harus tampil dengan paradigma baru dengan pimpinan baru yang berkomitmen," ujar Neta, Sabtu (31/8).
IPW sendiri mendukung penuh langkah Pansel KPK yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim KPK, dan diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang ada juga harus dicoret.
Jelas Neta, ada empat alasan kenapa petahana harus dicoret. Pertama, jangan jadikan tradisi petahana bisa dua periode. Kedua, petahana tidak bisa menjaga soliditas KPK hingga terbelah menjadi "polisi India dan polisi Taliban". Ketiga, petahana tidak mampu mewujudkan status audit keuangan KPK menjadi WTP, tapi hanya sebatas WDP.
“Status WDP bagi lembaga antirasua adalah sangat memalukan, karena menunjukkan lembaga antirasua itu tidak tertib keuangan atau anggaran dan berpotensi terjadi korupsi," sebut Neta.
Keempat, kesemrawutan yang terjadi di KPK adalah wujud ketidakmampuan dan kegagalan petahana. Jika sudah demikian untuk apa dipertahankan lagi oleh Pansel.
Hasil kerja keras pansel dalam melahirkan 20 dari 40 capim KPK patut dihargai semua pihak. Memang kerja keras pansel ini belum final. Masih ada satu tahap lagi, yakni seleksi tahap wawancara, yang akan memilih 10 dari 20 capim.
Dengan terpilihnya 20 orang ini, capim makin mengkristal menuju proses pemilihan figur-figur yang profesional untuk menjadi pimpinan KPK ke depan. Dari keterpilihan 20 figur capim ini makin terlihat bahwa akan masuk empat figur polisi dalam 10 besar, untuk kemudian akan dipilih Presiden 5 orang yang dua di antaranya nantinya adalah polisi.
Hadirnya dua figur polisi di jajaran pimpinan KPK saat ini sangat diperlukan untuk menata dan menertibkan kekacauan di KPK serta menyatukan kembali KPK yang terbelah dua antara "polisi India dan polisi Taliban". Dengan solidnya KPK diharapkan fungsi-fungsi strategis KPK, seperti fungsi supervisi bisa berjalan maksimal.
Dengan berjalannya fungsi-fungsi strategis ini KPK tidak hanya berperan sebagai pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Tapi benar-benar bisa menjadi lembaga yang mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini.
"Pansel sepertinya berusaha melahirkan pimpinan yang bisa membawa paradigma baru bagi KPK, khususnya dalam pemberantasan dan mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini," tutup Neta.
Wakabareskrim Polri Komjen Antam Novambar adalah salah satu dari 20 capim KPK yang lolos. Antam sedang menjadi buah bibir dengan ketegasannya menjawab pertanyaan Pansel KPK beberapa waktu lalu.
Antam menegaskan akan menindak tegas koruptor tanpa ada kegaduhan. "Saya orang Sunda, ada pepatah Sunda, ikan yang dapat airnya enggak keruh. Kita tegakkan hukum tanpa menimbulkan kegaduhan, tetap jalan hukumnya tapi jangan kegaduhan, yang penting tangkap, enggak usah di koran," ucap dia.[rmol]