GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan Ibukota pindah dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Keputusan itu dianggap sangat sulit untuk tidak diindikasikan penuh dengan nuansa kepentingan politik, utamanya di Pilpres 2024 mendatang.
Demikian disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin dikutip PojokSatu.id dari JPNN.com, Selasa (27/8/2019).
Alasannya, Jokowi naik menjadi presiden setelah sebelumnya menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Artinya, teran Ujang, posisi sebagai kepala daerah di ibukota sangat strategis mengangkat elektabilitas seseorang untuk terpilih di pilpres.
Sementara diketahui, gubernur DKI saat ini bukan berasal dari kubu yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
“Bisa saja indikasi itu ada, karena kita tahu Jokowi itu produk gubernur ibu kota negara yang jadi presiden,” ujar Ujang.
Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini juga menyebut kebijakan pemindahan ibukota sarat dengan aroma bisnis.
Indikasi tersebut, katanya, mengacu pada besarnya aset yang bakal ditukar guling ketika nantinya ibukota dipindah.
Belum lagi terkait pembangunan di lahan baru nantinya yang menghabiskan biaya tidak sedikit.
“Aroma politisnya berindikasi ke Pilpres 2024 dan aroma bisnis penguasaan tanah di ibukota baru oleh pengusaha-pengusaha kakap,” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga tidak yakin ibukota pindah bakal membawa kesejahteraan untuk rakyat.
“Itu murni kepentingan elite politik dan pengusaha-pengusaha besar,” tuturnya.
Yang jelas, di ibukota baru, harga tanah langsung mengalami kenaikan tajam.
“Dengan ibukota baru, harga tanah naik, mana mungkin rakyat biasa bisa beli tanah. Untuk makan pun susah,” pungkas Ujang.
Sebelumnya, Jurubicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah lahan yang disebut bakal menjadi lokasi Ibukota baru adalah milik Prabowo Subianto.
Lahan dimaksud, kata Dahnil, merupakan milik adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
“Yang di Penajam Paser Utara itu milik PT Arsari Grup, itu milik Pak Hashim,” kata Dahnil kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Sayangnya, Dahnil enggan membeberkan luas lahan dimaksud.
Hanya saja, ia menyatakan lahan tersebut pernah dipresentasikan sebagai pilot project energi terbarukan yang digagas Hashim.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu juga mengaku tak tahu menahu apakah lahan milik Hashim itu termasuk bagian dari lokasi Ibukota baru atau tidak.
Terkait lahan Prabowo, Dahnil mengakui memang ada lahan yang dimiliki di Kalimantan Timur.
Akan tetapi, ia menegaskan, lahan tersebut tidak terletak di Penajem Paser Utarma maupun di Kutai Kertanegara.
“Pak Prabowo itu lahannya di Berau. Di situ (Penajam dan Kukar) enggak ada. Beliau punya di Berau,” tegasnya. [ps]