GELORA.CO - Partai Demokrat dinilai bisa menjawab sendiri peluangnya untuk bergabung dalam koalisi pendukungan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan analis politik Pangi Syarwi Chaniago, Kamis (15/8/2019).
"Sekarang Demokrat apakah nyaman, secara chemistry politik bagaimana? Itu Demokrat sendiri yang bisa jawab," kata Pangi di Jakarta.
Pernyataan Pangi menjawab sinyal keinginan Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi. Sinyal itu muncul pascapernyataan sejumlah kader Demokrat, salah satunya Ferdinand Hutahaean, yang menyebut partainya mendukung Jokowi-Ma'ruf.
Pangi mengatakan tercipta atau tidaknya koalisi, semua tergantung pada elite yang menjadi kunci cairnya koalisi. Menyinggung teori elite, yang diusung pakar politik asal Italia Gaetano Mosca, Pangi menyebutkan bahwa keputusan dan sikap politik partai sangat bergantung pada kekuatan elite.
"Sementara hubungan SBY dan Megawati belum cair," kata Pangi.
Pangi mengatakan pernyataan PDIP bahwa wacana bergabungnya Demokrat ke pemerintahan sudah terlambat, mengandung makna yang dalam. Jalan Demokrat bergabung menurutnya lebih mulus jika dilakukan sejak awal mulai dari sebelum Pilpres.
Belakangan muncul isu bahwa syarat Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi adalah putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono harus menjadi menteri.
Jika benar demikian, menurut Pangi, hal itu menjadi batu sandungan tersendiri bagi Demokrat.
"Sebab Megawati tidak mau nanti AHY punya panggung menteri, karena akan memicu terjadinya matahari kembar," jelasnya.
Menurut Pangi keberadaan AHY di kabinet dapat mengganggu figur yang hendak diangkat PDIP dalam konteks 2024.
"Megawati tidak menginginkan ada nanti menteri Jokowi (AHY), terlalu terang lampunya sehingga bisa memadamkan lampu Puan anak Megawati, karena ini sudah mulai bicara konteks pilpres 2024, Puan Maharani atau Prananda bisa menjadi rising star di pilpres 2024," kata dia.
Sementara itu, dari sisi Jokowi, Pangi memandang tidak ada masalah atau kerugian jika menerima Demokrat bergabung. Jokowi malah akan diuntungkan karena bergabungnya Demokrat akan mengurangi oposisi di parlemen.
"Bergabungnya Demokrat ke Jokowi tidak ada problem dan memberatkan oleh Jokowi, justru Jokowi terbantu di parlemen programnya, tidak ada oposisi, namun bagi partai pengusung utama seperti PDIP, pasti resistensi itu ada," kata Pangi.
Resistensi PDIP ini menurut Pangi turut menguji hak prerogatif Presiden, apakah bisa berjalan maksimal atau digerogoti oleh intervensi dan tekanan politik elite sentral PDIP.
"Kalau resistensi partai mempengaruhi keputusan Jokowi, maka cinta Demokrat boleh kita katakan bertepuk sebelah tangan," kata Pangi. [mc]