Oleh: Hendrajit
(Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute)
Dalam situasi stalemate (buntu) di Papua saat ini, saya membayangkan beberapa korporasi global macam Seven Sisters (the seven transnational oil companies) atau Petro China dan CNOOC yang sudah menegara itu, pada mengaktifkan para pakar geografi, budaya dan ekonomi di perusahaannya masing-masing.
Bukan saja untuk dapat gambaran mengenai pola konflik yang sesungguhnya berlangsung di Papua, tapi juga langkah antisipasinya ke depan. Apakah tetap melalui persuasi, perang saudara, atau invasi secara langsung.
Paralel dengan kejadian di Papua yang saat ini masih pada taraf rusuh sosial, Amerika dan Inggris sudah menggelar dua panggung untuk membendung Cina. Yaitu forum multilateral INDO-PASIFIK dan persekutuan EMPAT NEGARA(QUAD) AS, Australia, Jepang dan India.
Titik rawan pergolakan yang memperhadapkan AS dan sekutu-sekutu Barat versus Cina adalah di perairan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Pada tataran ini, Papua merupakan salah satu choke point* buat kedua kubu.
(*Dalam strategi militer, titik sempit (choke point) adalah fitur geografis di daratan seperti lembah, defile atau jembatan, atau selat yang mau tidak mau harus dilalui sebuah pasukan untuk mencapai tujuannya, biasanya dengan front yang lebih sempit sehingga mengurangi kemampuan tempur pasukan tersebut. Titik sempit dapat memungkinkan pasukan bertahan yang lebih inferior untuk mengalahkan musuh yang lebih besar apabila pihak penyerang tidak mampu memusatkan kekuatannya)
Menyadari kondisi obyektif di Afrika dan beberapa negara Asia sejak 2016, AS menyadari telah ketinggalan beberapa langkah dalam perang asimetris melawan Cina. Khususnya dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan.
Sehingga sejak masa akhir Obama berkuasa, sempat mengeluarkan kebijakan Poros Keamanan Asia. Yang mana Pentagon menindaklanjuti dengan mengirim 60 persen kapal perangnya ke perairan Laut Cina Selatan.
Pada era Trump, kebijakan Obama diteruskan, namun Pentagon merevisi di sana sini. Karena sadar AS mengalami defisit perdagangan dengan Cina dan bahkan dengan negara-negara Asia lainnya, termasuk ASEAN, pemerintah Trump berusaha mengimbangi dan menutup kerugiannya itu dengan menggalakkan ekspor senjata.
Sehingga pergeseran dari pendekatan ekonomi ke militerisasi dengan modus menggalakkan ekspor senjata, maka kawasan Asia, termasuk indonesia, berarti jadi arena peningkatan lomba senjata.
Alhasil, perlu cipta kondisi yang mengarah timbulnya konflik bersenjata. Maka perlu faktor pemicu. Apakah Papua termasuk sasaran cipta kondisi? Ini yang harus dibahas berbagai stakeholders kebijakan luar negri.
Jadi jangan cuma fokus pada Cina saja. AS dan blok Barat pun sama-sama lakukan cipta kondisi yang sama berbahayanya.
Maka, berbagai komponen bangsa harus melihat kasus Papua dalam perspektif menyeluruh. Seraya mengaktualisasikan kembali salah satu senjata pusaka non militer kita. POLITIK LUAR NEGRI BEBAS-AKTIF.
Dengan demikian, kita berpaling kembali pada kekuatan-kekuatan Asia Afrika sebagai negara negara berkembang bersatu sebagai kekuatan mandiri di luar kutub Barat maupun Timur.
Jumat, 30-08-2019