GELORA.CO - Kedatangan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI tak lain untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo.
Hal itu diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan usai menerima kedatangan Direktur BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di kantornya.
"Kemarin Presiden minta kalau BPJS itu perlu melakukan perbaikan sistem," ungkapnya di kantor Kemeko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal perusahaan asuransi China, Ping An atau Ping An Insurance (Group) yang menawarkan bantuan.
"Jadi kemarin Ping An itu menawarkan, mungkin mereka membantu evaluasi sistem IT-nya, jadi si kepala BPJS (Fachmi Idris) memang ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya kalau orang yang melakukan kebijakan pembayaran," tuturnya.
Dijelaskan, kelamahan BPJS Kesehatan salah satunya soal kebijakan terhadap pengguna yang menunggak yang belum ada ketegasan.
Luhut pun mempertimbangkan untuk menggandeng kepolisian soal potensi hukum perdata. Hal lain yakni bekerja dengan pihak imigrasi untuk memblokir perjalanan ke luar negeri kepada penunggak.
"Misalnya dia mau apply lagi visa, dia enggak bisa karena dia enggak bayar (BPJS). Jadi mesti ada punishment," tandasnya. [rm]