GELORA.CO - Komisi III DPR RI diminta untuk melepaskan kepentingan agenda politik pragmatis dalam memilih Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Jika tak diindahkan, hal itu sama saja sebuah pengkhianatan bangsa.
Begitu disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).
"Saya berharap Komisi III itu jangan memilih berdasarkan pragmatisme politik. Harus betul-betul memperbaiki negeri ini," ujar Buya Syafii.
Menurut Buya, korupsi di Indonesia diibaratkan sudah seperti narkoba yang peredarannya luar biasa. Meski kerap ditangkap dan dihukum berat, tetapi saja ada pengguna narkoba.
"Korupsi ini kan sudah seribu orang yang ditangkap KPK. Korupsi tetap saja berjalan ya. Katakan sepeti narkoba sudah," sambungnya.
Ia menyebut, Komisi III merupakan penentu terpilihnya pimpinan KPK lima tahun ke depan. Ia juga mengajak Pansel dan Presiden Jokowi untuk satu ritme membangun bangsa melalui lembaga antirasuah.
"Mari kita bersama-sama mencintai bangsa ini, perkuat lembaga antirasuah ini. Dan di samping itu juga pimpinan KPK kompak. Kalau kompak mereka akan bagus sekali," kata anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.
Lebih lanjut, Buya Syafii menginginkan Presiden Jokowi melakukan catatan serius dalam memilih 10 Capim KPK untuk nantinya diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
Setidak-tidaknya yang memimpin KPK itu yang catatan hitamnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Itu saja," jelasnya.
"Jangan bertopeng. Rekam jejak harus sangat jelas. Kalau bermasalah, apalagi kalau nanti menyangkut penegakan hukum atau korupsi itu namanya kita berkhianat pada bangsa ini," demikian Buya Syafii. (Rmol)