GELORA.CO - Pemerintah dianggap abai dalam studi kelayakan untuk memilih lokasi ibu kota baru. Presiden Joko Widodo disarankan menunda nafsu memindahkan ibu kota.
Eks Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, lokasi ibu kota baru hanya ditentukan melalui kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Independensi atau profesionalitas Bappenas dalam kajian itu pun diragukan.
"Berarti pemerintah abai karena tidak dilakukan dengan studi kelayakan yang independen. Kalau hanya dari Bappenas saja, itu orangnya pemerintah, dibayar APBN. Jadi indepedensi profesionalismenya diragukan," kata Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta pada Jumat (30/8).
Busyro mengatakan, studi kelayakan ibu kota baru pun harus ditinjau dari berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia dan ekonomi mikro. "Jadi jangan sampai periode kedua presiden terpilih ini ditandai dengan nafsu-nafsu ambisi memindahkan ibu kota itu," kata Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus menyelesaikan konflik di Papua. Masalah di Papua lebih serius dan perlu segera ditangani.
"Penanganan kasus di Papua ini perlu lebih serius karena ada problem kesenjangan ekonomi, ketidakadilan pengelolaan, dan distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam. Terutama Freeport yang pasti menimbulkan keretakan-keretakan psikologis saudara-saudara kita di Papua," katanya.
Busyro menyebut penyelesaian kasus Papua mesti melalui pendekatan psikologi yang melibatkan semua unsur masyarakat sipil, tokoh adat, dan tokoh agama.
"Jadikan kasus atau fenomena Papua sebagai fenomena kemanusiaan. Dampak dari kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, termasuk ketidakbecusan pengelolaan sumber daya alam terutama Freeprot. Seharusnya kasus di Papua menjadi skala prioritas nasional," pungkasnya. [gt]