GELORA.CO - Proses pemilihan Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi memunculkan jebakan. Kalau Panitia Seleksi (Pansel) hanya mengutamakan profesi tertentu.
"Perasaan saya, mudah-mudahan saya salah, seolah-olah ada karpet merah untuk profesi tertentu. Misalnya kejaksaan," ungkap Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapeksdam) Nahdlatul Ulama (NU) Rumadi Ahmad, dalam diskusi 'Pesan untuk Pansel Pimpinan KPK: Capim KPK Harapan Publik' di Griya Gus Dur, di Jakarta, Kamis (22/8).
"Seolah-olah pimpinan KPK itu harus ada yang berlatar belakang jaksa atau kepolisian. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa Capim KPK harus ada unsur KPK atau kepolisian. Tapi hanya dua itu saja," lanjutnya.
Menurut Rumadi, tak ada, misalnya capim berlatar belakang dosen atau akademisi. Sehingga ia melihat capim saat ini seakan harus berlatar belakang profesi kejaksaan atau kepolisian.
Kalaupun tidak berlatar polisi atau jaksa, Capim KPK harus punya pengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun. Otomatis, hal ini membuat peluang capim dari luar dua profesi tersebut semakin tipis.
"Pimpinan KPK itu, meskipun bukan polisi atau penyidik dia bisa jadi penyidik karena fungsinya tadi. Kalau dia bisa jadi jaksa, dia bisa jadi penuntut karena fungsi yang dia miliki. Oleh karena itu pertimbangan profesi misalnya harus jaksa atau polisi itu justru akan menjadi jebakan untuk KPK itu sendiri. Saya perlu memberikan warning ini," ujar dia.
Rumadi menegaskan, kalau Pansel KPK sudah berpikir bahwa para Capim harus belatar belakang profesi A, B, atau C, ini yang akan memunculkan jebakan bagi capim-capim KPK yang akan datang.
Alhasil, sosok capim yang dicari tak lagi mengutamakan integritas. Melainkan mencari capim dengan mempertimbangkan profesi tertentu.
"Dan itu menurut saya menjadi jebakan," tandasnya. [rmol]