GELORA.CO - Proses penilaian panitia penentu akhir (Pantukhir) calon Taruna Akademi Militer (Catar Akmil) adalah kegiatan yang sangat vital. Pada tahapan ini adalah final check dan tidak boleh ada yang salah. Dan pantukhir bersifat tertutup.
Demikian disampaikan mantan Aspers KSAD Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono menanggapi pemberitaan yang mengangkat keberhasilan TNI dalam merekrut catar berketurunan Perancis Enzo Zenz Allie dalam sidang Pantukhir Catar 2019 di Magelang, Jumat lalu (2/8).
Namun, beberapa hari kemudian diketahui bahwa Catar Akmil Angkatan Darat itu ternyata diindikasikan berafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbul Tahir Indonesia (HTI).
Ari Suyono menegaskan kegiatan pantukhir adalah kegiatan yang tertutup, bukan malah sengaja diekspos secara sensational, apalagi digunakan sebagai wacana pencitraan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Dalam hal ini Panglima TNI telah menyimpang dari code of conduct dalam proses rekrutmen prajurit TNI," sebutnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8).
Pantukhir adalah proses penentuan tahap akhir yang diketuai Panglima TNI, dalam menetapkan seseorang diterima menjadi catar. Oleh karena itu, kegiatan ini adalah kegiatan sangat penting, semua hasil seleksi diverifikasi keseluruhan sehingga pada tahapan ini adalah final, tidak boleh ada yang salah.
"Oleh karenanya, kegiatan tersebut tidak dibenarkan untuk diekspos," terang Ari Suyono.
Ditambahkannya, seharusnya Panglima TNI harus patuh dengan ketentuan itu, justru polemik yang terjadi semua ini bersumber dari ekspose berlebihan ditambah ketidakcermatan meneliti kondisi mental Ideologi calon taruna.
"Panglima TNI harus bertanggung jawab penuh terhadap penyimpangan atas pelaksanaan pantukhir ini. Panglima TNI seharusnya menjadi contoh yang baik bagi semua prajurit termasuk anggota panitia pantukhir untuk patuh dan taat kepada aturan yang ada," ujar Ari Suyono.
Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha sebelumnya meminta Panglima TNI melakukan investigasi yang lengkap terkait polemik penerimaan catar Enzo.
Menurut politisi Golkar itu, kalau dugaan itu memang terbukti, Panglima TNI sebagai pimpinan sidang pantukhir harus berani menterminasi keputusan yang dibuatnya. (Rmol)