GELORA.CO - Sosok Enzo Zenz Allie menuai pujian sekaligus cacian. Dipuji karena jadi pria berdarah blasteran Prancis-Indonesia yang lolos menjadi calon taruna di Akademi Militer TNI. Dicaci karena sebuah foto dirinya tengah membawa bendera tauhid.
Kondisi ini tak lepas dari pengamatan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI). Enzo pun didoakan mampu sukses menjalani karirnya sebagai taruna Akmil, meski mendapat cercaan dari sejumlah pihak.
"MUI dan Depdagri, sejak kasus pembakaran bendera tauhid di Garut 2018, tegas menyebut bahwa bendera yang dibakar Banser bukan bendera HTI, tapi bendera tauhid milik umat Islam sedunia. Dan di Indonesia tidak dilarang memiliki, menyimpan, dan mengibarkannya di event-event tertentu," ucap pengurus MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo, ketika dihubungi redaksi.
Dia menambahkan,"Maka sangat naif jika menuduh Enzo, calon taruna Akmil yang berfoto dengan bendera Tauhid sebagai terpapar radikal, pro HTI, dll."
Anton pun menegaskan kalau bendera yang dibawa Enzo bukan bendera HTI. Dia malah menyindir pihak-pihak yang alergi dengan bendera tauhid yang dinyatakan sah.
"Itu bukan bendera HTI, karena Mendagri sudah menjelaskan kalau bendera HTI ada tulisan HTI-nya. Maka jangan mudah nuduh radikal.
Harusnya kita lebih sensi dengan bendera-bendera dan logo-logo PKI yang jelas dilarang UU. Bukan malah alergi dengan bendera tauhid yang sah," lanjut pengurus ICMI Pusat tersebut.
Menurut purnawirawan Polri berpangkat Brigjen tersebut, lafadz tauhid sangat mulia dan jadi cita-cita setiap muslim ketika menghadapi maut. Termasuk ketika membela NKRI, melawan musuh yang mengancam kedaulatan NKRI.
"Tapi kenapa politik di Indonesia kini anggap kalimat tauhid ini hina dan nista? Semua yang bawa kalimat tauhid dicap radikal? OPM Papua yang bakar bendera merah putih dan bunuh TNI bukan radikal?" tanya Anton.
Anton pun kembali menegaskan kalau bendera tauhid itu berbeda dengan bendera HTI atau organisasi lainnya.
"Rakyat pasti marah jika, kalimat tauhid dilecehkan. Berulang kali dijelaskan, bendera tauhid itu bendera umat Islam. Bukan milik HTI, bukan milik partai atau kelompok tertentu," tandas Anton. [rm]