GELORA.CO - Pembangunan Mega Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x50 megawatt (MW) di Gorontalo Utara, yang dikelola oleh perusahaan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) yang merupakan anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) milik Menko Luhut Binsar Panjaitan dituding merugikan warga lokal.
Berdasar hal tersebut, Brigade Gerakan Pemuda Islam (BGPI) berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa besok, Kamis (10/7) di tiga titik, Kantor PT Toba Bara Sejahtera, Kantor Menko Kemaritiman, dan Istana Negara.
Mereka melakukan aksi untuk menuntut perusahaan mengganti tanah rakyat yang menurut BGPI sampai dengan saat ini belum juga terselesaikan. Terlebih, mereka juga menuding banyaknya tenaga kerja asing (TKA) China menjadi buruh kasar dan menggeser tenaga kerja pribumi pada proyek PLTU itu.
Menurut BGPI, pembangunan mega proyek tersebut seharusnya dapat membawa manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat Gorontalo Utara dan Bangsa Indonesia. Bukan malah menjadi penjajah baru dengan memasukan TKA China untuk menggantikan tenaga kerja lokasl.
"Rakyat sebagai pemilik lahan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa, terpaksa harus gigit jari dan menerima nasib atas perlakuan dzalim yang dilakukan oleh PT TOBA melalui PT GLP," jela BGPI dalam undangan yang diterima redaksi, Rabu (10/7).
Versi BGPI, sebagian lahan yang telah dibangun dan dikuasai untuk Pembangunan Mega Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut, belum dibayar kepada para pemilik lahan. Sehingga para pemilik lahan tidak lagi bisa mendapatkan hasil untuk biaya hidupnya.
"Untuk itu, kami dari Brigade Gerakan Pemuda Islam siap untuk berjihad dan mengawal rakyat Gorontalo Utara yang hak-haknya terdzalimi oleh PT GLP dan PT TOBA," demikian akhir undangan tersebut.
Sedianya, aksi tersebut akan dimulai dengan berkumpul di Markas Brigade Gerakan Pemuda Islam yang terletak di Jalan Menteng Raya No. 58, Jakarta Pusat, Pukul 10.00 WIB. [md]