GELORA.CO - Mengamati perkembangan politik akhir-akhir ini, tampaknya Joko Widodo tengah mengalami konflik antara legalitas dan legitimasi.
Di satu sisi, Jokowi telah dinyatakan keluar sebagai pemenang pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan ini diperkuat kemenangan kubu Jokowi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Di sisi lain, Jokowi merasa perlu untuk menggandeng pihak yang kalah dalam pilpres, Prabowo Subianto. Jokowi menawarkan sejumlah posisi strategis pada kubu Prabowo.
Keduanya pun telah bertemu beberapa waktu lalu di Stasiun MRT Lebak Bulus yang dilanjutkan dengan mencoba MRT sampai Senayan, dan makan siang di FX Sudirman, Senayan.
Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri juga sudah bertemu dengan Prabowo di Jalan Teuku Umar. PDIP adalah partai pendukung utama Jokowi dalam pilpres barusan.
Situasi inilah sebenarnya yang dipotret banyak kalangan sebagai konflik antara legalitas dan legitimasi.
Menurut Rizal Ramli, konflik ini dapat diselesaikan. Tentu dengan syarat.
Syaratnya: rakyat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
“Ada konflik antara legalitas vs legitimacy @jokowi. Pertanyaannya apakah legalitas akhirnya bisa mendapatkan legitimasi? Tentu, asalkan rakyat terpuaskan secara sosial dan ekonomis. Sayangnya track record mengecewakan karena tersandera kebijakan makro ekonomi super konservatif,” ujar Rizal Ramli dalam twitnya.
Dalam twit berikutnya, Rizal mengatakan, ideologi ekonomi yang dianut pemerintahan Jokowi selama ini adalah neo-liberalisme, yang sesungguhnya bertentangan dengan Trisakti dan Ekonomi Konstitusi, terbukti gagal membawa kemakmuran.
“Neoliberalisme pintu masuk neo-kolonialisme. Kemajuan di Asia Timur adalah bukti bahwa ada cara-cara lain selain neoliberalisme,” demikian Rizal Ramli. [rmol]