GELORA.CO - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengkritik keras wacana Menristekdikti, Mohamad Nasir, yang ingin agar rektor perguruan tinggi dipimpin warga negara asing. Bila ini dilakukan, Fahri kemudian menyindir, apa nanti pekerjaan menristekdikti bila permasalah seperti itu saja tidak dapat diatasi.
"Lah sampeyan jadi menteri apa kerjaannya? Kita kan nanyanya ke dia, bukan kita. Ya lagi-lagi nyerah, tunjuk orang asing. Lah kita ini membentuk kabinet dan memilih menteri-menteri ini sebagai menteri, kan kita anggap dia jago membereskan itu," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.
Ia justru bertanya ke Menristekdikti apakah punya konsep dalam memordenisasi dan membangun kampus kelas dunia. Ia menyamakan masalah ini sama dengan gagal membuat BUMN menjadi kelas dunia, lalu mencari CEO asing. "Ini kan kayak sebenarnya mau buang badan terus," kata Fahri.
Ia menyarankan bila perlu menristekdikti mengumpulkan semua rektor dan memberitahu cara memodernasi kampus. Sehingga bukan langsung menyatakan tak sanggup.
"Itu sama dengan bohong. Kalau begitu caranya nanti naikin saja ke atas, jangan-jangan kita enggak sanggup jadi presiden juga, nyari orang asing jadi presiden. Nanti kepala desa nyari orang asing. Nanti walikota nyari orang asing. Lah terus kita bikin kabinet ini untuk apa. Jangan kayak suka lempar handuk putih begitu dong. Kayak enggak sanggup. Sanggup kita. Apa yang kita enggak sanggup bos," kata Fahri.
Ia meminta agar jangan membuat kecil hati bangsa Indonesia. Ia yakin Indonesia sanggup. Tapi kalau pemerintah tak punya konsep untuk memperkuat kampus maka akan lemah sendiri.
"Harusnya malu dia sebagai menteri enggak sanggup memordenisasi kampus. Bukan malah sedikit-sedikit cari rektor asing. ya sudah semua saja kita nontonin orang asing kerja buat kita. seperti zaman Belanda dulu. Nanti anggota DPR-nya orang asing juga," kata Fahri.
Menurutnya, hal ini bukan soal melanggar aturan. Tapi harusnya konsepnya datang dari pemerintah. Persoalannya, ini tak ada tapi langsung lepas tangan ke asing. Seolah-olah semua beres ketika dilepas ke asing.
"Yang bertanggungjawab soal regulasi dan konsep operasionalnya kan ada pada pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan sebagai pengelola sektoral. Menristekdikti dia kan mengelola sektoral. Kenapa dia enggak pakai kekuatan politiknya untuk mengelola sektor itu sehingga menjadi maju, bukan lepas tangan ke orang lain," katanya. [vv]