GELORA.CO - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung sedikit pun persoalan penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat dirinya berpidato ‘Visi Indonesia’ di Sentul. Mantan wali kota Solo itu pun langsing dikritik oleh sejumlah kalangan.
Menanggapi itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani mengatakan, tidak diungkapannya dua isu itu karena Jokowi tahu ada pihak yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.
Sehingga menurut Arsul, Presiden Jokowi sebetulnya tidak mengabaikan isu hukum dan penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu.
“Bahwa nanti dalam pemerintahannya hal-hal yang masih merupakan PR (Pekerjaan Rumah,red) dalam penegakan hukum, penyelesaian kasus HAM berat itu saya kira tak akan terabaikan,” ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (16/7).
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menambahkan, memang pada penyampaian ‘Visi Indonesia’ fokus utamanya mengenai ekonomi dan sumber daya manusia.
“Beliau ingin sampaikan dari pemerintahan pertama fokus pada pembangunan infrastruktur,” katanya.
Selain itu Arsul mengatakan, Presiden Jokowi memiliki keterbatasan waktu dalam menyampaikan pidatonya. Karena diberikan wakti 30-40 menit. Sehingga hanya hal-hal yang dianggap menarik yang disampaikan ke masyarakat.
“Tentu tidak semua hal disampaikan ya. Beliau juga tentu memilih hal-hal yang menjadi menarik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan pidato kemenangan Presiden Terpilih Jokowi dalam acara ‘Visi Indonesia’ itu.
“Presiden Jokowi semestinya menyinggung upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama,” kata peneliti ICW, Adnan Topan Husodo saat dikonfirmasi, Senin (15/7).
Adnan menyatakan, jika Jokowi menyinggung upaya pemberantasan korupsi, lanjutnya, hal ini pun akan berpengaruh pada KPK. Namun dalam pemaparannya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung terkait isu pemberantasan korupsi.
“Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK,” ucap Adnan.
Menurutnya, dukungan dari Presiden dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Jika pidatonya menyebut isu pemberantasan korupsi secara khusus, itu menjadi simbol bahwa Kepala Negara akan selalu ada di belakang KPK.
Terlebih, saat ini KPK dihadapkan pada sejumlah persoalan, yaitu dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, dan RUU KUHP.
“Konteks politik yang perlu dipastikan supaya pemerintah tidak dianggap sedang bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Senada dengan ICW, pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menurutnya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal mengenai pentingnya membangun negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan hak asasi manusia (HAM). Dia menilai, pembangunan negara hukum seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.
“ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di 2019-2024,” ucapnya.
Anggara menuturkan, seharusnya Presiden Jokowi dapat meletakkan pembangunan Negara berdasar hukum (rule of law) sebagai prioritas pertama pemerintahannya.
“Pembangunan Negara Hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan namun juga merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap Presiden Republik Indonesia,” tandasnya.
Untuk diketahui, dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024. Tak hanya Jokowi, Ma’ruf Amin juga turut berpidato dalam acara tersebut.
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.
Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi. Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.[jpc]