GELORA.CO - Presiden terpilih, Joko Widodo baru saja melakukan pidato politik bertema Visi Indonesia pasca pertemuannya dengan Prabowo Subianto kemarin. Namun demikian, pidato yang berisikan visi pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan dinilai normatif dan sekadar menghibur para pendukungnya.
Pengamat sosial politik dari UNJ, Ubedilah Badrun berpandangan, Pidato Jokowi sekilas menarik lantaran sang Presiden keluar dari kebiasaannya, yakni bepidato tanpa teks.
Akan tetapi, substansi visi yang dibawakan Jokowi menjadi tak tersampaikan meski ditambah dengan pemilihan diksi yang menggebu-gebu.
"Secara substansial, visi yang dinarasikan dalam pidato Jokowi kurang visioner, terutama pada dua hal yang justru penting ditunggu-tunggu publik," kata Ubedilah dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (15/7).
Pertama soal judul. Dikatakan Ubedilah, judul Visi Indonesia yang dipiih Jokowi secara umum tidak menggambarkan visi yang kuat tentang pengertian visi itu sendiri. Sebab visi adalah bicara tentang masa depan Indonesia selama masa kepemimpinanya lima tahun ke depan.
"Terutama misalnya Jokowi tidak bicara visi ekonomi lima tahun ke depan itu ekonomi Indonesia akan seperti apa, hanya terucap kita akan bekerja keras, bangun infra struktur, dan membuka investasi sebesar-besarnya. Itu bukan visi, tapi cara mencapai visi," lanjutnya.
Padahal, sambungnya, publik Indonesia dan dunia internasional berharap kejelasan visi ekonomi periode kedua ini, misalnya posisi ekonomi Indonesia lima tahun ke depan di tengah dinamika perang dagang Amerika dan China, seperti apa wajah ekonomi lima tahun ke depan di tengah surplus demografi, dan target angka pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan.
"Soal ini masih abstrak. Tidak terlihat dengan jelas," lanjut Ubedilah.
Kedua, Jokowi sama sekali tidak bicara Visi kemanusiaan Indonesia. Padahal problem hak asasi manusia di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dunia internasional.
"Selama lima tahun periode pertama nyaris tidak ada satupun kasus hak asasi manusia yang tertangani dengan baik. Alih-alih menangani kasus HAM lama, justru hadir kasus HAM baru di periode pertama yang akan jadi beban pemerintah lima tahun ke depan, seperti penangkapan aktivis dan penembakan dengan peluru tajam peristiwa 22-23 Mei 2019 di Jakarta," tegas Ubedilah.
Visi kemanusiaan ini harusnya dibingkai dalam konteks visi demokrasi. Namun celakanya, kata dia, visi demokrasi tidak dinarasikan dalam pidato tersebut.
"Jika visi demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia selama lima tahun ke depan tidak jelas, saya kira ini akan menjadi salah satu beban berat pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan selain soal ekonomi yang tak tentu arah," tutup Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies(Cespels) ini. [rmol]