GELORA.CO - Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk tidak mengedepankan kompromi dalam memilih menteri. Sikap kompromi justru berisiko menyulitkan kesuksesan pemerintahannya lima tahun ke depan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai, Jokowi saat ini terbebani oleh tuntutan parpol dan nonparpol yang harus diakomodasi. Ini seperti terjadi saat awal memimpin pemerintahan pada 2014, yang akhirnya Jokowi menerapkan politik kompromi.
“Kalau terlalu banyak kompromistis seperti sekarang yang dilakukan Jokowi, ya dia akan berisiko untuk tak sukses seperti yang diinginkan,” kata Arbi, Kamis (25/7/2019).
Arbi membandingkan pemilihan menteri pada masa kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto. Sejauh pengamatannya, Pak Harto tidak terlalu mensyaratkan banyak hal saat menunjuk calon pembantunya.
"Pertama, (calon menteri) adalah orang yang bisa dia percaya, orang yang setia pada dia. Jadi, dia milih orang yang paham melakukan tugas itu. Kedua, profesional. Jadi kesetiaan dan kemampuan,” ujar Arbi.
Arbi mengatakan, kesetiaan dan kemampuan selalu menjadi tolok ukur wajib dimiliki kandidat menteri oleh Pak Harto.
Dia menilai konsistensi Pak Harto itulah yang membuat orkestrasi kabinet berjalan sesuai keinginan, terutama dalam menggenjot pembangunan di Tanah Air. Artinya, kata Arbi, akan berbeda ceritanya jika Soeharto sembarangan memilih menteri. Arbi melihat pemerintahan Soeharto paling stabil sepanjang sejarah Indonesia.[tsc]