Oleh: Tony Rosyid
DRAMA MRT Lebak Bulus telah membuat retak tidak saja hubungan Prabowo dengan para pendukung, tetapi juga antar pendukung itu sendiri.
Secara umum, pendukung terbagi dua. Pertama, pendukung yang menolak pertemuan dua mantan capres itu. Alasannya? Karena dianggap awal dari rekonsiliasi. Bertemu dengan Jokowi berarti Prabowo mengakui kekalahannya. Padahal, ia menang. Kecurangan menjadi faktor ia dikalahkan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK). Itulah salah satu alasan mengapa mereka kecewa.
Jumlah pendukung yang menolak pertemuan Prabowo-Jokowi dari segi jumlah, itu mayoritas. Mereka kecewa dan marah. Bahkan sebagian dari mereka emosinya terganggu. Mereka mengekspresikannya dengan meme, Gimik dan tulisan.
Tak terhitung lagi jumlah komentar miring tentang Prabowo di Medsos. Ada juga yang gak bisa tidur, perutnya mules berhari-hari, dan banyak yang menangis, terutama kalangan emak-emak.
Kedua, kelompok yang masih positif thinking kepada Prabowo. Mereka beranggapan bahwa pertemuan itu adalah bagian dari strategi Prabowo. Mundur selangkah untuk maju seribu langkah.
Mereka beranggapan bahwa Prabowo tak sebodoh yang banyak orang pikirkan. Ini hanya soal strategi yang belum terungkap. Kelompok ini jumlahnya tak terlalu banyak.
Di luar dua kelompok ini, ada yang mendorong Prabowo melakukan rekonsiliasi ke istana. Orang-orang ini teridentifikasi sebagai penulis dan buzzer yang dikendalikan oleh elite tertentu untuk melawan para pendukung yang menghalang-halangi rekonsiliasi.
Meski jumlahnya bisa dihitung jari, tapi mereka aktif membangun opini di media dan medsos. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Prabowo melakukan ini semua untuk rakyat. Khususnya untuk mereka yang ditahan dan jadi tersangka agar bisa keluar.
Ini bagian dari mahar rekonsiliasi. Termasuk juga untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan terhormat. Kendati hal ini dikritik keras oleh Mahfudz MD karena dianggap mencampuradukkan politik dengan kasus hukum. Bukankah selama ini juga begitu Prof?
Orang-orang ini menuduh ada pihak ketiga yaitu segolongan orang yang tidak suka Prabowo, juga tak suka Jokowi. Mereka mencoba untuk memperkeruh situasi. Mereka diidentifikasi sebagai kelompok yang anti damai dan cendurung membuat suasana tidak kondusif.
Ah, kok kayak Intel ya? Sudah main tuduh anti damai. Jangan-jangan memang operasi intel. Intel mana kek. Begitu komentar sejumlah aktifis terhadap orang-orang "suruhan" ini.
Tak lama lagi, Prabowo pasti akan mengambil sikap; kalau tidak gabung ke istana, ya oposisi. Tak ada opsi ketiga. Kalau gabung ke istana, berarti pertemuan di MRT Lebak Bulus bukan bagian dari strategi "mundur selangkah untuk maju seribu langkah". Tapi banyak yang menganggap itu "gol bunuh diri". Kenapa? Karena Prabowo akan kehilangan nama baik di sisa hidupnya.
Apapun alasan politiknya, Prabowo akan dicatat oleh para pendukungnya sebagai pecundang dan penghianat. Tuduhan seperti ini mulai jadi ritual para pendukungnya. Tepatnya, mantan pendukung. Dan ini juga akan pasti berpengaruh pada nasib partai Gerindra.
Gabung ke istana akan membuat Gerindra gali lubang kubur sendiri. Mengikuti jejak PBB yang ditinggalkan para pendukungnya karena dianggap berhianat. Lalu akan kemana larinya para pendukung itu? Ke partai oposisi.
Sementara hanya PKS yang sudah menyatakan oposisi. Siap-siap dapat limpahan pendukung yang migrasi dari Gerindra. Jika pemilu kemarin PKS dapat limpahan dari para pendukung PBB yang kecewa terhadap Yusril, tak menutup kemungkinan PKS akan dapat limpahan suara dari partai-partai koalisi Prabowo-Sandi yang gabung ke istana.
Tapi, jika Prabowo membuat keputusan untuk oposisi, maka ini akan jadi pintu rekonsiliasi dengan para pendukung. Akur kembali. Mungkin persahabatan Prabowo dengan Amien Rais cs, para ulama dan purnawirawan jenderal yang kabarnya sudah mulai retak bisa dirajut kembali.
Di mata publik, jika Prabowo memutuskan untuk oposisi, ia akan dianggap sebagai seorang negarawan. Datang ke Jokowi, mengucapkan selamat, siap membantu jika itu untuk kemajuan bangsa dan negara, tapi tetap sebagai oposisi. Keren! Rekonsiliasi dalam pengertian moral, itu bisa dipahami dan diterima. Karena itu untuk stabilitas bangsa dan negara. Tapi, bukan rekonsiliasi dalam pengertian koalisi, lalu bagi-bagi jabatan dan posisi.
Bagaimana "dosa" Prabowo di hati para pendukungnya terkait pertemuannya dengan Jokowi di MRT Lebak Bulus sabtu lalu? Besar kemungkinan para pendukung akan membukakan pintu maaf. Ini baru "mundur selangkah untuk maju seribu langkah". Ah, yang bener?
Lepas dari perdebatan dan gaduhnya medsos dua hari ini oleh para pendukung Prabowo, pilihan oposisi akan jauh lebih rasional. Tidak saja untuk menyiapkan sisa hidup "husnul khotimah" buat Prabowo saja, tapi juga untuk nasib Gerindra dan demi masa depan demokrasi di Indonesia.
Berbagai pertimbangan, apapun itu, pilihan Prabowo untuk oposisi tetap lebih baik buat semuanya. Termasuk buat pemerintahan Jokowi-Maruf. Adanya oposisi yang kuat, Jokowi-Maruf akan mendapatkan sparing partner dalam mengelola pemerintahan. Ini akan membuat Indonesia makin sehat.
Idealnya, Jokowi-Maruf dan semua partai koalisinya mendorong parpol pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi. Ini pertama, untuk kebutuhan idealis yaitu akan adanya check and balance terhadap pemerintahannya. Kedua, untuk kebutuhan pragmatis, yaitu tak berkurang jatah kursi dan posisi buat masing-masing partai koalisi.
Persis sebagaimana yang diungkapkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin); jangan kurangi jatah PKB. Begitu juga jatah NU dan Ansor layak untuk dipertimbangkan proporsinya mengingat mereka cukup berkeringat memenangkan Jokowi-Maruf.
Kok bagi-bagi kursi? Itu konsekuensi demokrasi. Selama memprioritaskan unsur kompetensi, integritas dan komitmen kerakyatan, tak perlu dipersoalkan. Menjadi masalah jika tiga unsur itu diabaikan.
Jika pemerintahan Jokowi-Maruf mengelola negara dengan baik, ekonomi tak ada masalah, hukum adil, lapangan pekerjaan tersedia, harga-harga terjangkau, petani bisa jual hasil panennya, kedaulatan negara aman, kebebasan rakyat, mahasiswa dan pers terjamin, maka tak perlu risau dengan oposisi dan para pendukungnya.
Yang pasti, peran oposisi, jika benar itu yang jadi pilihan Prabowo, akan jadi pintu rekonsiliasi yang paling efektif dengan para pendukungnya. Bersama para pendukung yang militan, Gerindra, juga partai oposisi yang lain seperti PKS, punya peluang untuk makin kuat lima tahun ke depan.
*) Pengamat politik dan pemerhati bangsa