GELORA.CO - Pascapertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, semakin menguatkan wacana bergabungnya Partai Gerindra ke barisan koalisi pemerintah.
Sebagai salah satu partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, Partai NasDem menilai penentuan Gerinda bergabung koalisi atau tidak menjadi prerogatif Jokowi. Namun, NasDem mengingatkan koalisi adalah kerja bersama, bukan tergantung satu partai.
"Soal masuk dalam koalisi tentu akan dibicarakan seluruh partai koalisi pengusung Jokowi, karena koalisi bukan hak soal satu partai melainkan kerja bersama," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Minggu (28/7).
Bagi Willy, publik tak perlu menduga-duga apakah Gerindra akan masuk kabinet atau tidak, karena hal tersebut menjadi prerogatif Jokowi. Dia menegaskan, NasDem akan mengambil sikap setelah ada kepastian soal ada tidaknya parpol baru bergabung.
Willy menolak wacana pasca-Pilpres yang terjadi bagi-bagi kursi, antara yang menang dan kalah. Jika demikian, menurutnya, lebih baik tak ada Pilpres.
"Kalau mau bagi-bagi kursi enggak usah ada pilpres langsung, lebih kembalikan pemilihan oleh MPR," - Ketua DPP NasDem, Willy Aditya
Willly menuturkan, idealnya, yang kalah menjadi oposisi dan yang menang akan memerintah selama lima tahun ke depan (2019-2024).
"NasDem memandang, demokrasi yang matang akan lahir dari proses check and balances di mana yang menang memerintah, dan kalah menjadi oposisi. Bukan kemudian bagi-bagi kursi, itu mah dagang sapi," jelasnya. [kp]