GELORA.CO - Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mengaku khawatir soal kabinet Calon Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) jilid II.
Dikutip dari Kompas.com, Haris Azhar menilai, Jokowi akan memiliki lebih banyak 'utang' pada pemerintahannya periode 2019-2024.
Dijelaskannya, 'utang' yang dimaksud yakni utang politik.
Terkait itu, Haris Azhar menjelaskan bahwa adanya utang politik akan memiliki dampak pada situasi Hak Asasi Manusi (HAM).
Hal itu dikemukakannya dalam acara bertajuk 'Proyeksi HAM Indonesia: Di Tangan Rekonsiliasi?' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019).
"Jokowi akan lebih banyak utang politik di periode keduanya ini," kata Haris Azhar.
"Situasi HAM pun dikhawatirkan tidak mendapatkan tempat di pemerintah," sambungnya.
Untuk itu, ia meminta kepada aktivis dan lembaga swadaya masyarakat supaya terus mengemukakan isu penegakkan HAM pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan.
Dengan tegas Haris Azhar menyatakan dalam visi misi pemerintahan harus seimbang antara pembangunan infrastruktur dan penegakkan HAM.
"Makanya peran sipil mampu mengingatkan pemerintah soal penegakan HAM," jelas Haris Azhar.
"Peran masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk menegakkan HAM lima tahun ke depan ya."
"Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah yang memiliki fokus kebijakan pembangunan infrastruktur," sambungnya.
Haris Azhar juga menegaskan, bahwa ke depannya akan terus memantau terkait isu HAM pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa meningkatkan penegakkan HAM jika mereka mengangkat orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan isu khususnya HAM sebagai pembantunya.
"HAM bisa maju kalau yang membawanya ya orang-orangnya Jokowi," ujat Haris Azhar.
"Itu bisa terjadi karena orang-orang dekatnya Jokowi dianggap tidak akan menganggu stabilitas pemerintahan," imbuhnya.
Sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf memiliki sejumlah visi dan misi supaya Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily seperti dikutip dari Kontan.co.id.
Berikut sejumlah misi Jokowi-Ma'ruf pada periode 2019-20214.
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatrabat dan tepercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pasa seluruh warga
8. Pengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Ace menjelaskan bahwa sembilan misi tersebut merupakan pemajuan dari Nawa Cita I.
"Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia)," jelas Ace, Selasa (25/9/2018).
Selain itu, Ace juga menyinggung soal percepatan pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi selama empat tahun terkahir menjabat sebagai presiden periode pertama.
Menurutnya, atas percepatan pembangunan infrastruktur akan memiliki banyak dampak positif di pemerintahan Jokowi yang kedua.
"Dengan fondasi tersebut, pada periode kedua pemerintahan, kita akan teruskan dengan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif, mandiri, dan berdaya saing sehingga mampu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," jelas Ace.[tn]