GELORA.CO - Direktur Eksekutif Lokataru sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menilai negara tidak hadir dan bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi pada aksi 21-22 Mei lalu.
Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Haris Azhar di program 'Fakta tvOne' yang dibagikan di saluran YouTube tvOneNews, Senin (3/6/2019) malam.
Dalam pemaparannya, awalnya Haris Azhar memaparkan data yang didapatkannya terkait korban meninggal dunia.
Haris Azhar menyebutkan, hanya dalam beberapa jam pasca peristiwa, yang dimulai pada 21 Mei 2019 malam hari, ia mendapati ada 6 orang meninggal dunia.
"Di beberapa jam pasca peristiwa, sampai pagi hari itu, kita coba kumpulkan data itu dari lapangan sama dari media, kita dapat enam, yang kita bisa konfirmasi namanya ada lima," terang Haris Azhar.
Haris menerangkan, ada dua korban yang menjadi perhatiannya.
"Yang satu kita agak lebih mendekat ke fakta, satu lagi kita dihubungi oleh keluarga korban, Alvero itu ya," kata Haris Azhar.
"Lalu kita coba dalami soal Reyhan, dia di bawah umur, lagi nongkrong sama teman-temannya tiba-tiba ditembak, meninggal."
Haris Azhar lantas mempertanyakan peran negara sikapi keusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei lalu.
"Dari sisi yang muncul ambil inisiatif jutru malah gubernur DKI," ungkap Haris Azhar.
Memang, terang Haris Azhar, dari awal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah menyatakan, akan menanggung biaya yang terjadi selama aksi 21-22 Mei itu.
"Bahkan malam sebelum peristiwa terjadi, waktu demo, sudah ada announce bahwa pemerintah DKI akan tanggung semua biaya," ujar Haris Azhar.
Hal ini berbanding terbalik dengan negara.
"Komnas HAM nggak keluarin datanya sampai hari ini, Parameter Indonesia nggak keluarin datanya, jadi memang kayaknya problem kita selain adanya banyak kekerasan, peristiwa, juga ada ketidakhadiran negara bertanggung jawab untuk melihat masalah ini atau menyediakan informasinya itu bagaimana, kita nggak tahu," ungkapnya.
Simak videonya:
[tn]