GELORA.CO - Narasi kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dibangun oleh kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) perlu pembuktian berlapis.
Misalnya, soal adanya pengerahan aparatur sipil negara (ASN) oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Itu harus dicek apakah memang ada instruksi Gubernur ke bawahan atau jajarannya," kata pengamat yang juga Ketua Konstitusi Demokrasi, Veri Junaedi saat menjadi pembicara diskusi bertajuk "Sidang MK dan Kita" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/6).
Selain memastikan adanya instruksi, kuasa hukum 02 juga harus mampu membuktikan instruksi tersebut apakah ada pergerakan yang melibatkan seluruh jajaran ASN ataupun aparat setempat atau tidak.
"Ini adalah satu proses untuk pembuktian soal narasi terjadi kecurangan TSM, sehingga diperlukan pembuktian berlapis," ujarnya.
Veri berpendapat tuntutan yang diajukan pihak 02 juga lebih kepada pembuktian pelanggaran dimana seharusnya diserahkan pada lembaga berwenang. Menurutnya, seharusnya kecurangan itu dibuktikan apakah mempengaruhi hasil pilpres. [rmol]