GELORA.CO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi VII DPR, Muhammad Nasir terkait dugaan suap distribusi pupuk antara PT Pilog dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).
Anggota dewan Fraksi Demokrat itu akan menjadi saksi bersama Subagyo selaku letua Panitia Pengadaan Penyelenggara Lelang Gula Kristal Rafinasi.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung) pihak swasta," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam keteranganya di Jakarta, Senin (24/6).
Indung diketahui orang kepercayaan anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pupuk ini.
Nasir sendiri pernah digeledah ruang kerjanya terkait kasus ini. Namun KPK tidak menyita apapun dari penggeledahan Sabtu (4/5) lalu tersebut.
Febri mengatakan, penggeledahan di ruang adik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin itu untuk memverifikasi informasi soal dugaan sumber dana gratifikasi yang diterima Bowo.
KPK menduga sumber duit yang diterima Bowo diduga terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk kasus suap, Bowo diduga menerima duit dari Marketing Manager HTK Asty Winasti, yang juga telah jadi tersangka, lewat Indung.
Total duit yang diduga diberi Asty senilai Rp 1,6 miliar.
KPK menduga PT Humpuss meminta bantuan Bowo untuk meloloskan kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk dari PT Pilog (Pupuk Indonesia Logistik).
Dalam perkembangannya, beredar informasi bahwa politikus Golkar itu juga menerima uang dari Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Bowo dan Indung sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 128 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Asty Winasti sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. [rmol]