GELORA.CO - Setelah persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi usai, masih ada beberapa kelompok yang belum puas. Ada yang mewacanakan untuk membawa masalah ini ke pengadilan internasional.
Mengenai kemungkinan dibawanya sengketa Pilpres 2019 ke pengadilan internasional, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menjelaskan.
Menurut Hikmahanto, saat ini ada dua pengadilan internasional. Pertama adalah Internstional Court of Justice, sedangkan yang kedua adalah International Criminal Court. Dua peradilan itu punya kewenangan berbeda.
"Jadi kalau yang dimaksud dengan Mahkamah Internasional adalah Internstional Court of Justice (ICJ) maka menurut Pasal 34 ayat 1 (statuta Mahkamah Internasional) yang dapat menjadi pihak hanyalah negara," kata Hikmahanto, Jumat (28/6).
"Negara yang bersengketa pun harus bersepakat untuk melimpahkan perkaranya ke ICJ. Dengan demikian tidak mungkin sengketa pemilu dibawa ke ICJ," sambungnya.
Sedangkan International Criminal Court hanya menangani kasus dugaan pelanggaran kejahatan internasional. Objek peradilan ICJ adalah orang yang diduga melanggar HAM berat.
"Adapun kejahatan internasional yang dimaksud adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan, kejahatan perang agresi. Nah di situ tidak ada sengketa pemilu," jelas Hikmahanto.
Khusus untuk Indonesia, masalah dugaan pelanggaran HAM sulit untuk dibawa ke ICC. Pasalnya Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma yang merupakan statuta pendirian ICC.
Lebih lanjut, Hikmahanto juga belum pernah mendengar masalah pemilihan umum di sebuah negara penyelesaiannya berlangsung dalam peradilan internasional. [kp]