GELORA.CO - Salah seorang Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mengomentari bahwa panggilan kepolisian terhadap Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), seorang kader Muhammadiyah yang menjadi Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) terkait kasus pencucian uang dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) adalah tebang pilih.
“Coba berani nggak (polisi) periksa orang NU (Nahdhatul Ulama)? Mereka kan juga menghimpun dana umat,” tegas Sekretaris Jenderal MUI tersebut. Kemudian, Ia menyayangkan banyaknya pendukung pasangan calon 02 (Prabowo-Sandi) yang kasusnya diproses secara hukum.
Anwar menjelaskan bahwa penegak hukum bukan aparat pemerintah, melainkan aparat negara. “Jadi, dalam bertindak tidak tebang pilih. Kalau tebang pilih berarti tidak tegak. Kalau keadilan tidak tegak, jangan bermimpi perdamaian akan tegak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa saat ini aparat hukum malah jadi aparat pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia berada dalam persimpangan jalan menuju kedamaian. “Kalau mau damai tegakkan hukum secara adil, jangan diskriminatif. Penguasa mengabdi pada masyarakat. Bukan masyarakat yang tunduk pada penguasa. Masyarakat tunduk pada keadilan. Penguasa juga tunduk pada keadilan,” tegasnya.
“Ketika menegakkan hukum harus adil. Jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas, tunggu waktunya. Ibarat bunga menunggu matang jatuh,” ujarnya.
Sebagai informasi, UBN dituduh menerima dana dari YKUS pimpinan Ustaz Adnin Armas yang kemudian disalurkan ke International Humanitarian Relief (IHR) sebesar Rp3 miliar. Berdasarkan tuduhan yang beredar, uang tersebut digunakan untuk membiayai pemberontak di Suriah.
Sempat redup setelah kemunculannya tahun 2017, kasus ini kembali mencuat setelah Kepolisian menetapkan UBS sebagai tersangka pada 7 Mei lalu. [gtr]
Simak! Klarifikasi Anwar Abbas tentang Berita Pemeriksaan Bachtiar Nasir
Simak! Klarifikasi Anwar Abbas tentang Berita Pemeriksaan Bachtiar Nasir