GELORA.CO - Kubu paslon Capres nomer urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno, tengah mempersiapkan perlawanan menolak pengumuman hasil pemilu 2019, lantaran adanya dugaan kecurangan yang telah dilakukan oleh KPU RI.
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Siti Hediati Harijadi (Titiek Soeharto) menuturkan, jika pendukung Prabowo-Sandi akan menggelar aksi damai tiga hari berturut-turut di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dan rencananya aksi dilakukan pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei.
KPU sendiri telah menjadwalkan pengumuman hasil rekapitulasi pada tanggal 22 Mei, sedangkan penetapan hasil Pemilu 2019 jika tidak ada sengketa akan diumumkan pada 25 Mei 2019 mendatang.
"Kita akan kelihatannya demo damai, tidak tanpa kekerasan. Mungkin kita duduk saja sampai aparat ini kan selama ini kita kayak dicuekin saja. Kita sudah teriak-teriak pemilu curang, DPT ganda, DPT bermasalah, yang meninggal begitu banyak. Kita sudah menyuarakan itu, tapi kok kayaknya dicuekin saja," tutur Titiek saat menghadiri deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Jum"at 17 Mei 2019.
Tak hanya itu, Putri Soeharto ini memperkirakan bahwa jumlah massa aksi yang hadir, akan lebih banyak daripada jumlah petugas TNI/Polri yang mengamankan proses pemilu. "Tidak seperti 212, tapi cukup banyaklah. Kalau pemerintah mengerahkan aparat 160 ribu TNI, seratus sekian ribu polisi, insyaallah massa kita lebih dari itu," beber Titiek.
Titiek menegaskan, bahwa aksi damai merupakan cara lain selain mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan ia menyebut kubu Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK, lantaran membandingkan dengan hasil gugatan Pilpres 2014.
"Kayaknya kita ke MK enggak, karena kita pernah pengalaman di 2014, kita ke MK judulnya belum diperiksa. Belum diperiksa, bukti-buktinya sudah diketok, yang menang sebelah sana. Jadi kayaknya sekarang kita tidak akan ke MK lagi, jadi kita akan berjuang di jalanan," tegasnya.
Mantan Istri Prabowo ini mengaku, setelah unjuk rasa damai, ia berharap KPU RI dapat mendiskualifikasi pihak yang melakukan kecurangan dalam pemilu 2019. Sebab menurutnya, negara telah mengeluarkan anggaran besar untuk melaksanakan pemilihan umum.
"Harapannya didiskualifikasi mana yang curang, petahana yang curang, ini harus didiskualifikasi. Jadi kalau kita ulang lagi, ini mahal sekali, makan waktu, biaya mahal, sekarang saja (biaya pemilu) Rp 25 triliun hasilnya kaya gini," ungkapnya. [ts]