GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Pemerintah berlebihan hendak membentuk tim pengkaji ucapan tokoh. Bila tim tersebut betul-betul direalisasikan, BPN khawatir pembungkaman terhadap tokoh-tokoh yang kritis kepada Pemerintah melebihi yang terjadi di era Orde Baru (Orba).
"Ini sudah era reformasi, era kebebasan pers, bertanggung jawab, diatur undang-undang setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul. Jadi maksudnya Pemerintah nggak usah berlebihan menyikapinya, nanti seperti melebihi jaman Orba gitu loh," kata Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, kepada detikcom, Selasa (7/5/2019).
Sekali lagi, BPN mengecap rencana pembentukan tim yang diinisiasi Menko Polhukam Wiranto sebagai tindakan yang berlebihan. Dia juga mempertanyakan, apabila tim dibentuk, apakah tim dapat bersikap adil dengan mengkaji juga pendukung-pendukung Pemerintah yang salah berucap.
"Orang bicara sampai dikaji, berlebihan. Pertanyaannya, bisa adil nggak? Selama ini kan ada ketidakadilan. Kalau itu ucapan disampaikan oleh orang-orang yang dianggap bagian dari Pemerintah atau pendukung Pak Jokowi, itu kan nggak pernah diperiksa, nggak pernah diusut, nggak pernah ditindak," ujar Riza.
Riza mengungkapkan banyak hal yang menurut dia masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, namun tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh Pemerintah.
"Ada menteri yang nyata-nyata ngasih amplop ke kiai di Madura, nggak diperiksa, nggak dihukum, nggaj dipenjara. Ini kan bukti nyata ada ketidakadilan di rezim ini. Ada oknum polisi yang kampanye nyata-nyata, viral, sampai hari ini nggak dihukum, nggak dipecat sampai hari ini. Ada banyak camat yang kampanye, posisinya masih ASN, PNS juga, kan nggak dipecat, nggak ditahan, nggak ditindak," tutur Riza.
Dia berharap Pemerintah mengurungkan niatnya dan fokus saja bekerja dengan baik. Dia juga berharap penegakam hukum di Tanah Air tak tebang pilih.
"Sebaiknya Pemerintah tidak usah berlebihan menyikapinya. Kerja saja yang baik, wujudkan keadilan, tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai (hukum) tumpul ke petahana, tajam ke oposisi," ucap politisi Partai Gerindra ini.
Menurut Riza, pengambilan keputusan yang tak keadilan dan tak bijaksana akan menimbulkan kegaduhan.
"Masyarakat akan kecewa kalau Pemerintah yang berkuasa tidak adil, tidak bijak. Jadi tidak usah menyikapi berlebihan terkait pendapat-pendapat tokoh, apalagi ini di bulan suci Ramadhan, saya kira semua pihak mengerti dan menyadari. Jangan Pemerintah sendiri yang memancing kegaduhan dan keributan," tandas Riza.[dtk]