GELORA.CO - Kekurangan dan kecurangan Pemilu adalah sumbangan semua parpol dan anggota DPR. Pasalnya, mereka turut terlibat dalam pembuatan UU Pemilu yang lemah dalam hal penegakan hukum.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, selain menghasil UU Pemilu yang lemah, politisi dan DPR dalam memilih penyelenggara Pemilu juga bukan berdasarkan prinsip meritrokrasi, tetapi lobi agar mudah dipengaruhi.
Oleh karenanya, Refly menilai perbaikan governance harus di mulai dari UU Pemilu yang kuat dalam hal penegakan hukum.
"Kalau serius memperbaiki governance Pemilu, mulailah dengan membuat UU Pemilu yang mampu mencegah kecurangan dan mendiskualifikasi siapa pun yang curang. Juga pilihlah penyelenggara Pemilu yang paling punya kapasitas, integritas, dan netralitas," ujarnya di Twitter, Rabu (7/5).
Refly menyebutkan, selama penyelenggara Pemilu patuh dengan politisi, selama itu pula negeri ini tidak akan memiliki penyelenggara terbaik, yang tidak bisa dikendalikan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti sikap para politisi yang mengkritisi kekurangan dan kecurangan Pemilu. Menurutnya, sikap itu persis dengan peribasa 'menepuk air di dulang tepercik muka sendiri'.
"Kursi empuk kekuasaan membuat para politisi mau mengorbankan segalanya, termasuk mengorbankan negara ini. Tapi dalam jangka waktu yang bersamaan, mereka bilang mereka cinta negara. Sungguh mereka telah menzalimi rakyatnya," pungkas Refly. [rm]