Oleh Azwar Siregar
Ada dua hal yang menarik di acara BPN "MENGUNGKAP FAKTA-FAKTA KECURANGAN PILPRES 2019", di Hotel Grand Sahid-Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Pertama: pernyataan Sandiaga Uno yang siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Menurut saya ini adalah pernyataan paling keras yang pernah dikeluarkan oleh Sandi. Mungkin saja kemuakan beliau telah mencapai puncak akibat kecurangan demi kecurangan massif terhadap beliau dan Pak Prabowo. Sebagai Pengusaha yang terbiasa bersikap rasional, puncak kemuakan beliau pasti berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang kuat.
Peristiwa kedua yang tidak kalah membuat suasana bergetar adalah pernyataan Pak Prabowo yang akan mengumpulkan para ahli hukum untuk menulis surat wasiat. Artinya kali ini Pak Prabowo tidak main-main. Beliau siap mati melawan kecurangan-kecurangan massif yang merusak demokrasi dan suara rakyat.
"Ketika Pak Prabowo menyampaikan akan nulis surat wasiat, artinya beliau akan mempertaruhkan semua hal atas nama rakyat. Dan jika rakyat memang menghendaki agar kedaulatan tetap dibela, beliau memilih jalan itu dan tidak akan menyerah," ujar Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso di Hotel Grand Sahid Jaya Karta, Jakarta, Selasa (14/5).
Tentu saja pernyataan tegas ini akan diikuti oleh semua pendukung Prabowo-Sandi se Indonesia. Indonesia darurat konstitusi kalau Rezim berkuasa sekarang tetap menutup mata dan tidak perduli terhadap tuntutan rakyat.
Paling mengkhawatirkan bagi saya pribadi adalah, selain perpecahan anak bangsa yang semakin melebar, perselisihan ini juga bisa jadi akan melibatkan TNI dan Polri.
Karena itu, saya minta tolong kepada KPU untuk bersikap profesional. Semua bukti-bukti kecurangan baik di Kubu 01 maupun 02 harus diproses.
Kalau mau jujur, menurut saya Paslon 01 sudah seharusnya didiskualifikasi. Kecurangan demi kecurangan yang melibatkan kekuasaan terlalu terang-benderang mereka lakukan untuk mempertahankan kekuasaan.
Tapi kalau KPU tetap diam dan malah ikut menjadi bagian dari kecurangan, maka tidak ada kata lain: LAWAN !!!
People Power akan menjadi solusi paling tepat melawan kecurangan yang dilindungi oleh kekuasaan. Karena pada dasarnya amanat itu berasal rakyat, maka rakyat juga yang berhak meluruskan. (*)