GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan apa yang telah diungkapkan tim biro hukum KPK saat praperadilan tersangka M. Romahurmuziy alias Romi dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki bukti kuat.
Adapun salah satu yang diuraikan tim biro hukum KPK itu adalah, nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut telah menerima uang sebesar Rp 10 juta dari Kepala Kanwil Jawa Timur Haris Hasanuddin karena telah lolos menjadi kakanwil berkat jasa Lukman.
"Ya, itu terintegrasi ya. Kerja-kerja di biro hukum dan Direktorat Penyidikan atau unit lain yang terkait di KPK," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Sebelumnya, tim biro hukum KPK mengungkapkan bahwa Menag Lukman telah menerim duit Rp 10 juta dari Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.
"Pada 9 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menerima uang Rp 10 juta dari Haris Hasanudin saat kunjungan Menteri Agama ke salah satu pesantren Tebu Ireng Jombang sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris Hasanudin terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim," kata salah seorang Tim Biro Hukum KPK yang membacakan konstruksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) M. Romahurmuziy di PN Jakasel, Selasa kemarin (7/5).
Atas dasar itulah, Febri menegaskan bahwa pihaknya telah siap menghadapi praperadilan yang diajukan oleh Romi dan tim kuasa hukumya. Sebab, pengajuan Romi dinilai tidak berdasar dan keliru.
"Yang disampaikan oleh tim dari biro hukum itu lebih dalam konteks untuk menjawab permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka RMY. Sebenarnya kami banyak sekali menguraikan bahwa permohonan RMY itu keliru ya. Tentu kami juga sampaikan fakta-faktanya untuk meyakinkan hakim bahwa penyidikan ini sudah dilakukan dengan standar yang ada dan alat buktinya kuat," jelas Febri.
Selain memiliki bukti kuat, KPK, lanjut Febri, akan membuka peluang apabila masih ada pihak-pihak lain yang diduga mengetahui dan atau terlibat pasti akan ditelusuri oleh KPK.
"Tentu info-info yang diketahui oleh saksi itu akan didalami lebih lanjut. Apakah terkait proses seleksinya, apakah terkait dengan aliran dana, ataukah terkait dengan hal-hal lain," demikian Febri.
Dalam perkara asus suap jual beli jabatan di Kemenag, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yakni Anggota DPR RI dari Fraksi PPP M. Romahurmuziy alias Romi, Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin, dan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. [ml]