GELORA.CO - Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro menduga pendukung petisi online yang meminta Kemendagri menolak perpanjangan izin ormas FPI adalah pendukung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Karena itu, dirinya menilai persoalan perpanjangan izin FPI ini bernuansa politis.
“Kalau saya punya dugaan yang menolak itu yang mendukung 01, jadi ini menjadi politis, bukan alasan yuridis yang masuk akal,” ujar Sugito Atmo Prawiro saat dihubungi, Kamis, 9 Mei 2019.
Menurut Sugito Atmo Prawiro, perbedaan pendapat dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar. Dirinya menyebut setiap keputusan harus didasari dengan argumen yang jelas.
“Tetapi mengenai diperpanjang atau tidak diperpanjang, itu adalah domain kementerian dalam negeri. Tetapi tentunya harus ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini memang layak diperpanjang atau ini tidak layak diperpanjang,” terangnya.
Sugito Atmo Prawiro mengatakan FPI selalu mengadakan kegiatan yang sesuai dengan aturan hukum. Menurutnya, orang-orang yang menolak keberadaan FPI itu merupakan pihak-pihak yang menganggap FPI tidak sejalan dengan kekuasaan.
“Setahu saya FPI tetap NKRI, FPI tetap Pancasilais, FPI selama ini melakukan kegiatan sesuai dengan koridor hukum. Jadi siapapun, yang menolak itu yang merasa tidak sejalan, karena dianggap FPI tidak sejalan apa yang diinginkan oleh kekuasan,” kata Sugito Atmo Prawiro.
Seperti dilansir dari detik, pada pukul 14.58 WIB, ada 274.872 orang yang menandatangani petisi online yang menolak izin FPI diperpanjang. Petisi ini dibuat seseorang yang mengatasnamakan Ira Bisyir.
Di sisi lain, muncul juga petisi tandingan yang mendukung FPI. Sudah ada 85.290 orang yang meneken petisi mendukung FPI tetap eksis. Petisi ini dibuat oleh seseorang bernama Imam Kamaludin. [mc]