GELORA.CO - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mendorong dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kematian ratusan petugas penyelenggara Pemilu 2019.
Haris menilai, TPF tersebut harusnya dibentuk oleh negara dalam hal ini pemerintah. Namun faktanya, hingga saat ini pemerintah terkesan diam.
"Lalu saya melihat komisi-komisi negara yang punya kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan pemantauan. Dalam konteks elektoral ada Bawaslu, dalam konteks pelayanan publik ada Ombudsman, dalam konteks lain ada Komnas HAM, ada KPK, dan lain-lain," ujarnya dalam program Catatan Demokrasi Kita TVOne, Selasa (7/5).
Komisi-komisi negara tersebut, imbuh Haris, memiliki anggaran untuk melakukan pemantauan proses Pemilu, baik sebelum, saat maupun pasca hari pencoblosan.
"Kita tagih aja kenapa mereka jalan sendiri, ini kan duit rakyat semua, ini kan yang meninggal rakyat juga," lanjutnya.
Lebih lanjut, Haris menyoroti banyaknya persoalan dalam proses Pemilu 2019. Beberapa di antaranya adalah pengenaan pajak untuk honor yang diterima petugas KPPS, hingga status hubungan kerja KPPS yang dinilainya tidak jelas.
Oleh karenanya, Haris mendorong pihak-pihak berwenang yang disebutkan untuk membentuk tim kerja bersama guna mengungkap fakta di balik serentaknya kematian petugas Pemilu serentak.
"Ini semua harus dipotret lewat satu tim kerja bersama, siapapun boleh yang penting timnya kerja dengan satu standar yang tetap melihat permasalahan ini, jangan boleh ada yang sia-sia," pungkasnya.
Diketahui, hingga saat ini sekitar 554 petugas Petugas Pemilu meninggal dunia. Jumlah itu terdiri dari petugas KPPS, petugas Panwaslu hingga petugas kepolisian. [ml]