GELORA.CO - Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan terkait sikap politik Partai Demokrat pasca-pencoblosan.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Ferdinand memaparkan, kerja sama partai Demokrat dengan Koalisi Adil Makmur akan berakhir jika pasangan calon 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.
Namun, jika pasangan calon yang mereka usung, pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menang, maka partai Demokrat berkewajiban untuk mengawal proses pemerintahan.
"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan," kata Ferdinand di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
"Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi akan berakhir,"sambung dia.
Ferdinand lantas menegaskan, partainya berdaulat dan memiliki hak untuk menentukan sikap jika nanti seluruh tahapan pilpres berakhir.
Karenanya, bisa saja nantinya Demokrat akan berada di dalam pemerintahan.
Namun, tidak menutup kemungkinan juga jika Demokrat berada di luar pemerintahan.
Pasalnya, menurut Ferdinand, hal tersebut akan sangat bergantung pada ajakan Jokowi dan juga dari pertimbangan Majelis Tinggi.
"Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak enggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ferdinand.
"Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," lanjut dia.
Hal serupa sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Ferdinand saat menjadi narasumber acara Prime News di CNN Indonesia, Jumat (3/5/2019).
Ferdinand menyebutkan bahwa apa yang disampaikan itu adalah pesan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ferdinand mengungkapkan, SBY berpesan kepada Demokrat untuk tetap mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga Pilpres 2019 selesai.
"Ke kami itu jelas perintah SBY yang kami terima adalah tetap menuntaskan kewajiban moril politik Partai Demokrat di Koalisi Adil Makmur atau BPN, kami sendiri yang ditugaskan di sana, diperintahkan untuk tetap mengawal BPN sampai selesai kontestasi pilpres ini," ujar Ferdinand.
"Perintahnya ke kami, kalau memang harus bermuara di Mahkamah Konstitusi, back up, kalau memang dibutuhkan lawyer-lawyer Demokrat, dukung."
"Jadi itu perintah pak SBY ke kami, tetapi tidak boleh bergerak di luar konstitusi," sambungnya.
Selanjutnya, Ferdinand mengatakan bahwa kontrak politik Demokrat terhadap Koalisi Adil Makmur berakhir jika Jokowi ditetapkan sebagai pemenang.
"Saya ingin menyampaikan sikap politik partai Demokrat karena ini ada dua kemungkinan, pertama Jokowi menang atau kedua Prabowo menang," papar Ferdinand.
"Kalau Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilu oleh KPU, maka tentu komitmen dan kita anggaplah kontrak politik partai Demokrat dengan koalisi adil makmur berakhir ketika itu, ketika Jokowi ditetapkan sebagai pemenang," imbuhnya.
Pernyataan itu lantas ditanggapi oleh pembawa acara apa maksud ucapan 'berakhir' oleh Ferdinand.
"Berakhir artinya nyebrang?" tanya pembawa acara.
Dengan tegas Ferdinand menjelaskan maksudnya adalah Demokrat akan kembali menjadi partai yang mandiri dan berdaulat.
"Bukan nyebrang, artinya Partai Demokrat akan kembali menjadi partai yang mandiri dan berdaulat menentukan sikap politiknya," jelas Ferdinand.
"Apakah nanti kemudian akan menjadi tetap sebagai partai penyeimbang, tidak ada di pemerintahan, karena Demokrat tidak pernah mengenal oposisi, kami menyebut diri sebagai partai penyeimbang," tambahnya.
Ia lantas menyatakan jika kebijakan pemerintah baik dan pro rakyat maka Demokrat akan mendukung, begitu juga sebaliknya.
"Nah kalau posisi Pak Prabowo yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, maka Partai Demokrat akan melanjutkan kewajiban moral politiknya mengawal pemerintahan karena janji-janji politik harus direalisasikan," tegas Ferdinand.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa keputusan Demokrat akan ditentukan oleh SBY.
Ia juga meenyatakan bahwa hingga kini partainya juga masih menunggu hasil keputusan dari KPU.
Simak videonya dari menit 9.28.
[tribun]