GELORA.CO - Dua pekan setelah Pemilihan Umum Serentak berlangsung, duka Tanah Air tak kunjung surut. Kian hari, jumlah korban jiwa pesta demokrasi lima tahunan terus bertambah.
Per hari ini, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia mencapai 409 jiwa, dan 3.658 orang tengah mendapat perawatan di rumah sakit.
Makin bertambahnya korban jiwa ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kebanyakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara diminta untuk menjelaskan secara gamblang kepada publik.
"Kalau tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah dan penyelenggara pemilu, maka dapat saja muncul spekulasi atas meninggalnya ratusan petugas pemilu sebagai bagian dari massifnya kecurangan," kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam akun twitternya, Jumat (3/5).
Sejauh ini, lembaga pimpinan Arief Budiman itu sudah mulai mendistribuskan santunan kepada para korban. Untuk korban meninggal dunia, KPU memberi santunan sebesar Rp 36 juta, sedangkan korban sakit diberi sekitar Rp 8 juta sampai Rp 30 juta.
Namun demikian, santunan saja dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan.
"Ayo penyelenggara pemilu, bicaralah," seru Fahri.
Fahri berpendapat, kasus meninggalnya anggota KPPS bukan perkara sepele. Oleh karenanya, perlu dilakukan investigasi menyeluruh dalam kasus ini.
"Harus ada investigasi menyeluruh terhadap serangan ke TPS, kotak suara, formulir C1, dan petugas pemilu yang mendatangkan korban ratusan nyawa meninggal dan ribuan dirawat rumah sakit. Ini adalah kejahatan besar yang tak bisa dibiarkan," jelasnya.
"Nyawa manusia penting. Lebih penting dari kekuasaan," tandasnya. [rm]