GELORA.CO - Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto diminta tidak melakukan apa yang dikehendaki Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Menurutnya, usul Habib Rizieq tidak harus selalu dijalankan.
"Pak Prabowo tak perlu menganggap ini 'titah' yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi. Demokrat mengingatkan," kata Rachland melalui akun twitter @RachlanNashidik.
Rachland mengatakan, hal itu semacam pendapat yang dilontarkan Rizieq. Dia mengamini bahwa setiap warga negara bebas mengutarakan pendapat atau usul.
Akan tetapi, menurut Rachland, tidak setiap pendapat harus dijalankan. Prabowo pun masih memiliki partai koalisi untuk membicarakan hal itu terlebih dahulu.
Ini adalah pendapat. Dan setiap warga negara tanpa kecuali berhak atas kebebasan berpendapat. Pak Prabowo tak perlu menganggap ini "titah" yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi.Demokrat mengingatkan.https://t.co/xU9fGBmCwo
— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) May 2, 2019
Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menyebut Imam Besar FPI Rizieq Shihab ingin agar KPU berhenti mempublikasikan proses real count.
Menurut Rizieq, masyarakat menjadi bingung atas informasi yang dipublikasikan dari proses real count.
"Jadi habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ungkap Yusuf dikutip CNNIndonesia, Rabu (2/5/2019).
Yusuf seolah keberatan dengan angka perolehan suara Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Subianto yang dipublikasikan berdasarkan real count. Terlebih, Jokowi-Ma'ruf selalu dinyatakan selalu unggul meski banyak suara terus diinput dari berbagai daerah.
"Jadi daerah manapun yang masuk, perolehan manapun yang masuk, ya tetep segitu," katanya.
Meski demikian, Yusuf tidak sepakat jika usul Rizieq sama dengan upaya mendelegitimasi KPU. Dia hanya ingin pemerintah mengambil sikap atas apa yang dilakukan KPU sejauh ini. [ry]