GELORA.CO - Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Jokowi, Kamis (2/5) sore di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu, disinyalir sebagai sinyal Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi pemerintah.
Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, pertemuan AHY dengan Jokowi bukan berarti sinyal partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan meninggalkan koalisi Prabowo-Sandi.
Ia menjamin partainya akan menyelesaikan kewajiban politik bersama Prabowo hingga keputusan KPU soal hasil Pilpres ditetapkan.
"Pertemuan ini juga jangan diartikan bahwa seolah Demokrat meninggalkan koalisi Adil Makmur dan pindah ke koalisi Jokowi. Politik tidak seperti itu. Partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral politiknya di koalisi Adil Makmur hingga selesai ditetapkan oleh KPU," kata Ferdinand saat dihubungi, Kamis (2/5).
Namun, Ferdinand menilai partainya akan membuka berbagai kemungkinan. Menurut dia, apabila Prabowo menang pada saat pengumuman KPU 22 Mei mendatang, ia menjamin Demokrat akan tetap setia bersama koalisi Indonesia Adil Makmur.
Namun, jika Jokowi yang keluar sebagai pemenang, maka kata Ferdinand, partainya akan menjadi partai bebas yang akan menentukan arah selanjutnya.
"Jika Prabowo yang ditetapkan oleh KPU, maka tentu Demokrat akan melanjutkan koalisinya dengan Prabowo memimpin negeri ini," kata dia.
"Jika KPU menetapkan Jokowi sebagai pemenang, maka Partai Demokrat mandiri dan bebas serta berdaulat menentukan sikap politiknya apakah kemudian akan bergabung dengan Jokowi atau tidak," lanjut Ferdinand.
Ferdinand mengatakan, pertemuan AHY dan Jokowi hanya sebatas silaturahmi biasa saja, karena sudah 8 bulan tak bertemu.
"AHY bertemu dengan Jokowi adalah atas undangan Jokowi secara pribadi kepada AHY. Agenda pertemuan adalah silaturahmi karena sudah cukup lumayan lama tidak bertemu. 8 bulan kampanye cukup lama. Dan wajar saja seorang Presiden mengundang AHY dan wajar AHY menemui Jokowi," jelas Ferdinand.
''Tidak elok kalau undangan silaturahmi ditolak hanya karena beda koalisi. Kita Partai Demokrat DNA politiknya adalah meletakkan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan, maka silaturahmi ini adalah silaturahmi untuk menyejukkan suasana politik," lanjutnya.
Hal yang sama diutarakan Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan. Menurutnya pertemuan AHY dan Jokowi merupakan pertemuan yang wajar untuk kembali menjalin hubungan baik. Syarief mengatakan, pertemuan itu menunjukkan sinyal kesejukan dalam berdemokrasi
"(Pertemuan) itu tentunya itu akan memberi sinyal bahwa kesejukan dalam berdemokrasi itu perlu menjadi utama. Di pilpres bisa berbeda tetapi setelah pilpres harus kembali lagi kepada habitat masing-masing presiden kemudian politisi tentunya harus berkomunikasi," ucapnya. [kp]