GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengundang sejumlah pihak untuk melihat dugaan penyimpangan pemilu. Menanggapi hal itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf justru mempertanyakan balik ada atau tidaknya data yang akan disampaikan.
"Silakan saja buka dengan data, fakta dan bukti. Jangan dengan asumsi ya, kan sudah banyak yang diundang termasuk Bawaslu dan KPU. Nggak ada masalah sih soal undangan. Masalahnya ada data tidak? Kalau cuma untuk membentuk opini untuk apa?," ujar juru bicara TKN Irma Suryani ketika dihubungi, Selasa (14/5/2019).
Irma menyebut kubu Prabowo-Sandi hanya terus melakukan penggiringan opini dengan berbagai cara. Ia menyarankan kubu 02 untuk menunggu keputusan akhir dari KPU, jika tidak puas jelas Irma bisa menempuh jalur hukum.
"Capek melayani dari penggiringan opini yang satu ke penggiringan opini yang lain. Rencana A nggak berhasil, pake rencana B dan seterusnya. Tunggu saja hasil real count KPU, jika tidak puas ada jalur hukum yang bisa ditempuh," ucapnya.
Dikatakan Irma, TKN ragu untuk memenuhi undangan tersebut atau tidak. Ia menganggap percuma jika hanya berisi penggiringan opini.
"Tergantung, kalau cuma untuk penggiringan opini, ngapain? Biar masuk jebakan gitu? Nggak bodoh juga kita," katanya.
Sebelumnya undangan tersebut diungkapkan oleh cawapres Sandiaga Uno setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo. Sandi mengatakan pemaparan bakal mengungkap dugaan penyimpangan pemilu dan dilakukan tim khusus.
"Besok akan ada paparan dari tim khusus dan kami mengundang seluruh elemen masyarakat, baik itu pakar di berbagai bidang dan kita harapkan paparan besok bisa mengungkap temuan-temuan yang berkaitan dengan IT dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebelum pas dan sesudah Pemilu 17 April," ujar Sandiaga.
Sandiaga menegaskan pihaknya mengundang seluruh pimpinan partai koalisi. Kubu 01, katanya, turut diundang atas nama keterbukaan.
"Ya kita mengundang semua, malah kita juga mengundang dari pihak parpol koalisi 01 dan kita mengundang seluruh pemerintah juga. Kita undang karena kita ingin ini terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini terang benderang demi pemilu yang jujur dan adil. Dan harapan kita agar tentunya perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan sebelum tanggal 22 Mei," sebut Sandi.[dtk]