GELORA.CO - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaeanmenanggapi pernyataan mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu terkait penjelasan yang disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD soal provinsi garis keras yang kini sedang ramai diperbincangkan.
Dilansir oleh TribunWow.com, tanggapan itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya, @FerdinandHaean2,Minggu (28/4/2019).
Mulanya, Said Didu menyinggung pendiri Tentara Islam Indonesia, Kahar Muzakkar.
Diketahui sebelumnya, Kahar Muzakkar sempat disebut oleh Mahfud MD saat menjelaskan terkait provinsi garis keras.
Said Didu menuliskan berdasarkan sepengetahuannya bahwa Kahar Muzakkar saat itu melakukan pemberontakan lantaran dikhianati saat diminta berangkat ke Makassar untuk menjadi panglima di Sulawesi.
Kemudian ia menyoroti terkait umat garis keras yang sempat disinggung oleh Mahfud MD.
Kendati demikian, Said Didu meminta kepada ahli sejarah untuk meluruskan pernyataannya jika ada yang salah.
"Prof @mohmahfudmd setahu saya Kahar Muzakkar melakukan pemberontakan karena dihianati saat diminta berangkat ke Makassaar utk jadi panglima di Sulawesi tapi malah orang lain yg dirunjuk - bukan masalah islam garis keras.
Mhn ahli sejarah Sulsel luruskan bila saya salah," ujar Said Didu.
Menanggapi hal itu, Ferdinand lantas mengatakan bahwa mungkin Mahfud MD tak paham.
Ferdinand juga menuturkan, ada yang tidak beres dengan Mahfud MD.
"Dia tak paham ternyata bang, mau kita sebut fakir ilmu ga elok juga.
Tp sy pikir ada yg tak beres dgn Mahpud," kata Ferdinand.
Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyinggung nama Kahar Muzakkar saat menjelaskan soal provinsi garis keras kepada Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal.
Refrizal menyatakan bahwa pernyataan Mahfud MD soal umat yang berada di provinsi garis keras, seolah-olah anti keberagaman.
"Pak MMD bilang di Jabar, Sumbar, Aceh & Sulsel; Islam Garis Keras se olah2 anti Keberagaman,
Apakah ada di Sumbar Gereja dirusak & dibakar?" tulis Refrizal.
Menanggapi itu, Mahfud MD menilai bahwa Refrizal belum melihat video pernyataannya secara keseluruhan.
Mahfud MD berpendapat, respon yang diberikan Refrizal terkait pernyataannya itu terlalu terburu-buru dan merupakan hasil provokasi dari Said Didu.
Mahfud MD lantas menjelaskan soal pernyataannya itu.
Ia menyebut bahwa Jokowi kalah di provinsi yang dulunya merupakan tempat garis keras dalam keagamaan.
Mahfud MD juga menjelaskan soal maksud kata 'dulu' yang ia sisipkan.
Mahfud MD menilai, pernyataannya itu tidaklah salah dan merupakan bagian dari sejarah.
Mahfud MD menyebutkan, isu soal provinsi garis keras ini menjadi panas dan digoreng di mana-mana karena Said Didu.
"Pak Refrizal, Krn Anda teman sy maka sy jelaskan.
Anda blm melihat video yg sy katakan shg responnya buru2.
Anda terprovokasi oleh @msaid_didu , hahaha.?
Saya bilang, Pak Jkw kalah di provinsi yg "dulunya" adalah tempat garis keras dlm keagama.
Makanya Pak Jkw perlu rekonsiliasi.
Sy katakan DULU-nya krn 2 alsn: 1) DULU DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, DULU PRRI di Sumbar, DULU GAM di Aceh, DULU DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel.
Lht di video ada kata "dulu". Puluhan tahun terakhir sdh menyatu.
Maka sy usul Pak Jkw melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka.
Pak Refrizal, generasi yg lahir sejak tahun 1970-an bnyk yg tdk tahu bhw "dulu" ada itu. Sekarang sih tidak.
Dimana salahnya sy mengatakan itu? Itu kan sejarah?
Makanya sy usul agar Pak Jkw merangkul mereka dgn rekonsiliasi segera agar pembelahan tdk berlanjut sampai 2024.
Isu tersebut menjadi panas dan digoreng ke-mana2 krn bnyk yg hanya membaca pertanyaan Pak @msaid_didu tanpa melihat videonya.
Padahal VT diposting jg di situ. Pertanyaan dlm cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata "DULU" dan usul "REKONSILIASI".
Lht dong videonya," tulis Mahfud MD.
Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.
Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.
"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.
"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."
"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.
"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."
"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.
Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.
"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.
"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.
Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.
Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.
"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.
"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapun," imbuhnya.
Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.
"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.
"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.
Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.
"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.
"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."
"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.
Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:
Tanggapan Mahfud MD
Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.
Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.
Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.
Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.
"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.
Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.
Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.
Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.
Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.
Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.
Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.
"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.
Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.
Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).
