GELORA.CO - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu meminta Meneg BUMN Rini Soemarno untuk menghentikan upaya menjadikan BUMN sebagai alat politik terselubung mendukung salah satu capres di Pilpres 2019.
“Ibu Rini yth, saya mengetuk hati Ibu agar berhentilah menjadikan BUMN sebagai alat politik terselubung. Ingat itu uang rakyat !!!,” tulis Said Didu di akun Twitter @saididu.
@saididu juga mengingatkan bahwa BUMN adalah milik negara bukan milik kekuasaan.
“Ini Ketua Parpol atau Menteri BUMN? Cara-cara seperti ini harus dihentikan. BUMN itu milik Negara bukan milik kekuasaan. Ini menggunakan uang rakyat,” tegas Said Didu.
Ini Ketua Parpol atau Menteri BUMN ?— Muhammad Said Didu (@saididu) April 8, 2019
Cara2 seperti ini harus dihentikan.
BUMN itu milik Negara bukan milik kekuasaan
Ini menggunakan uang rakyat. pic.twitter.com/krGAcFHlqa
Peringatan Said Didu kepada Rini, terkait beredarnya surat dari Kementerian BUMN yang ditandatangani Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro yang berisi informasi soal pengerahan 150.000 massa dari karyawan BUMN dan keluarga pada puncak peringatan HUT BUMN ke-21 dan BUMN Bersama pada 13 April di Monumen Nasional (Monas).
Secara khusus Said Didu mengomentari surat Kementerian BUMN itu.
“Apakah @KemenBUMN sudah menjadi ormas sehingga perayaan ulang tahun harus mengumpulkan BUMN dan keluarga BUMN sampai 150.000 orang? Ini jelas-jelas abuse of power. Mari selamatkan BUMN cc @RamliRizal @Dahnilanzar,” tulis @saididu dengan menyertakan foto surat Kementerian BUMN itu.
Menurut informasi yang didapat Said Didu, selain di Monas akan digelar HUT BUMN di Gelora Bung Karno dan di Semarang.
“Info yang saya terima, acara “ulang tahun” @KemenBUMN ditambah menjadi:
1) tgl 13 April di Semarang PIC Bank @BankBTNcoid. 2) tgl 14 April di Gelora Bung Karno, PIC adalah @bankmandiri. Ini pengerahan Massa besar-besaranan. Mari selamatkan BUMN. Ingat uang BUMN itu uang rakyat !!!,” tulis @saididu.
Said Didu pun berharap segera muncul “Pahlawan BUMN” yang bisa menyelematkan BUMN yang dijadikan alat politik kekuasaan.
“Saya berharap segera muncul pahlawan BUMN yang berani bersikap terbuka menyelamatkan BUMN yg sedang dijadikan alat politik kekuasaan saat ini. Negara butuh penyelamat BUMN,” tegas @saididu.
Pernyataan lebih tegas disampaikan politisi Demokrat Andi Arief. Di akun Twitter @AndiArief__, mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menulis:
“BUMN akan dikerahkan, untuk kampanye 01 tanggal 13 April. Lagi-lagi uang negara dan KPK akan diam saja.”
Andi Arief juga menyertakan foto surat internal PT Jasa Marga yang ditandatangani corporate secretary M Agus Setiawan soal permohonan 1500 karyawan Jasa Marga dan keluarga untuk dilibatkan pada acara HUT ke-21 Kementerian BUMN.
BUMN akan dikerahkan, untuk kampanye 01 tanggal 13 April. Lagi-lagi uang negara dan KPK akan diam saja.— andi arief (@AndiArief__) April 8, 2019
Andi Arief juga menyertakan foto surat internal PT Jasa Marga yang ditandatangani corporate secretary M Agus Setiawan soal permohonan 1500 karyawan Jasa Marga dan keluarga untuk dilibatkan pada acara HUT ke-21 Kementerian BUMN.
“BUMN itu jangan dibawa ke politik Pak Jokowi yang terhormat,” tulis @AndiArief__ mengomentari surat tersebut.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menepis tudingan bahwa ada kampanye terselubung dalam acara ulang tahun BUMN. Menurut Rini, tudingan itu tak berdasar dan hanya memanaskan suasana menjelang pencoblosan pemilihan presiden 2019 pada 17 April mendatang. "Ya nggak ada (kampanye terselubung), mana (buktinya) kita ngapain. Kalau saya foto, saya selalu bilang tangan di bawah ayo nggak boleh tangan (menunjukan dukungan nomor 1 atau 2), kan begitu," ucap Rini usai meresmikan fasilitas Coworking Space di stasiun Bandung (06/04). []