GELORA.CO - Ekonom Senior menyoroti inklusifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu. Menurutnya, banyak sekali laporan dari masyarakat yang tidak direspons.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa RR itu dalam program Catatan Demokrasi TVOne, yang membahas pernyataan Mantan Ketua MK Mahfud MD soal provinsi yang dimenangkan Prabowo-Sandi sebagai daerah yang dulunya garis keras secara agama, Selasa (30/4).
Menurut RR, bangsa Indonesia sangat mendambakan keadilan. Oleh karenanya, KPU harus terbuka dalam setiap laporan yang dilakukan masyarakat.
"Bangsa kita paling tidak suka ketidakadilan, apakah itu dalam bentuk kecurangan atau ketidakmampuan teknis. Misalnya di dalam kasus Pemilu ini, kami minta sistem IT KPU diaudit yang benar, audit forensik. Ketahuan nanti kalau ada permainan dan lain-lain," ujar RR.
RR meyakini, masyarakat Indonesia tidak perlu diajari soal rekonsiliasi. Keterbukaan dan transparansi penyelenggara Pemilu akan sendirinya membuat rakyat dengan sukarela untuk rekonsiliasi pasca perta demokrasi.
"Jadi selama kita terbuka, transparan, rakyat kita bisa terima kok. Dan kalau itu terjadi, bangsa kita dengan gampang melakukan rekonsiliasi," tandas RR.
Dalam kesempatan tersebut, Mantan Menteri Era Jokowi itu juga menilai Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi terburuk dalam sejarah Indonesia. [rm]