GELORA.CO - Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD memberikan klarifikasi soal pernyataannya terkait provinsi "Garis Keras".
Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menjadi narasumber di acara Kabar Petang TV One, Senin (29/4/2019).
Diketahui, melalui wawancara itu Mahfud sedang berada di Jogja dan dilakukan secara sambungan telepon.
Mahfud MD ditanya seputar pernyataannya di Metro TV yang mengatakan soal provinsi "Garis Keras".
"Dengan pernyataan prof di salah satu stasiun televisi swasta waktu itu ada yang mengatakan prof ingin memberikan labelisasi terhadap pihak tertentu yang arah politiknya yang kecendurangn politiknya bertolak belakang dengan petahana," tanya pembawa acara ke Mahfud MD.
Mahfud MD lalu menjawab awal mula dirinya menyatakan hal tersebut.
"Begini ya, wawancara itu kalau agak maju sedikit dari potongan tadi, maju lima detik saja di situ ada pertanyaan pak bagaimana sekarang kalau kita melakukan rekonsiliasi? Maka saya jawab ini tujuannya rekonsiliasi," jawab Mahfud.
"Sekarang rekonsiliasi kan belum ada hasil pemilunya, tapi kita berpedoman sementara pada hasil situng, pada hasil quick count."
"Kalau berdasarkan hasil quick count saya sendiri meyakini sudah selesai. Artinya kemenangan itu sudah selesai secara quick count meskipun secara hukum belum resmi dan itu sulit dibalik."
Atas dasar itulah, Mahfud mengatakan soal kemenangan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).
Namun, kemenangan itu tidak untuk provinsi yang dikenal agamis.
Berbeda dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menguasai daerah agamis.
"Berdasarkan itu saya mengatakan Pak Jokowi menang tapi supaya diingat harus rekonsiliasi, kenapa? Karena sebaran kemenangan Pak Jokowi itu ternyata di tempat-tempat yang kita kenal tidak terlalu panas secara agamis, maka saya katakan bahwa Pak Prabowo itu menang di tempat-tempat yang dulunya, dulunya itu menjadi daerah panas untuk keagamaan."
"Daerah yang garis keras dalam agama, oleh sebab itu mereka harus dirangkul. Dirangkul dalam rangka apa? Bersatu. Agar tidak menjadi pembelahan agama, apa salahnya ini? Enggak ada salahnya."
Saat memberikan pernyatan itu, pembawa acara memberikan respons balik.
"Baik," ujar pembawa acara.
Merasa perkataannya akan dipotong, Mahfud lalu memberikan peringatan pembawa acara TV One.
"Entar dulu, biar anu, baru Anda tanya nanti," ujar Mahfud.
Mantan ketua MK ini lalu melanjutkan pernyataannya soal garis keras.
"Saya katakan garis keras, tapi di media sosial itu saya dibilang radikal. Bahwa di Aceh di Sulawesi di mana ekstrim, enggak ada," tutur Mahfud.
"Coba tadi Anda lihat ada enggak? Enggak ada. Garis keras itu bagus, saya juga garis keras. Garis keras itu artinya fanatik dan kesetiaan yang tinggi, tapi tidak radikal. Saya bilang Madura garis keras bagus. Garis keras itu punya prinsip tidak mau didikte," tambah Mahfud.
Lihat videonya:
Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.
Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.
"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.
"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."
"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.
"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."
"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.
Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.
"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.
"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.
Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.
Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.
"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.
"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum," imbuhnya.
Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.
"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.
"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.
Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.
"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.
"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."
"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.
Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:
Tanggapan Mahfud MD
Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.
Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.
Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.
Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.
"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.
Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.
Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.
Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.
Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.
Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.
Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.
"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.
Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.
Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).
