GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuntut Kapolda Jawa Barat, Irjen Agung Budi Maryoto menindak tegas Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna yang diduga bertindak tidak netral pada perhelatan Pilpres 2019.
Jurudebat BPN Prabowo-Sandi, Arief Poyuono menegaskan, setiap anggota Polri seharusnya menjadi garda terdepan untuk menciptakan demokrasi yang jujur, bersih dan adil. Bukan malah berpihak kepada salah satu pasangan calon.
"Kok malah memihak kepada Joko Widodo-Maruf Amin, dan malah memerintahkan anak buahnya berbuat yang enggak benar," kata Arief kepada wartawan, Senin (1/4).
Mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz mengaku mendapat perintah dari atasannya Kapolres Garut, AKBP Budi Satria untuk menggalang dukungan dan memenangkan petahana Joko Widodo. Kapolres juga mengancam Kapolsek yang gagal memenangkan paslon 01 akan dimutasi atau dipindahdinaskan.
Merasa perintah tersebut tidak sesuai dengan janji Bhayangkara. AKP Sulman pun terus menyuarakan penolakan. Benar saja, ancaman Kapolres Garut itu ternyata diwujudkan. Dia pun dimutasi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar.
Terkait itu, Arief menekankan tindakan Kapolres Garut itu telah melakukan perbuatan tidak bermoral. Dia telah mencederai demokrasi yang selama ini terjaga dengan baik oleh Polri.
"Sudah jelas Pak Joko Widodo dan Kapolri selalu setiap ada perhelatan Pilkada mengatakan dan memerintahkan anggota Polri harus netral, netral dan netral. Kapolda Jawa Barat yang harus menindak tegas Kapolres Garut," desak wakil ketua umum Partai Gerindra ini. [rmol]