KPU Tegaskan Tak Ada Niat Curang Input Data C1, Fahri: Niat Enggak Usah Dibela, Jawab Saja

KPU Tegaskan Tak Ada Niat Curang Input Data C1, Fahri: Niat Enggak Usah Dibela, Jawab Saja

Gelora Media
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzahmenjawabi unggahan akun Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berisi bantahan mencurangi Pemilu 2019.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Selasa (23/4/2019).

Mulanya akun Twitter KPU RI, @KPU_ID, mengunggah jawaban atas tuduhan KPU terlibat curang dalam proses penginputan data perolehan surat suara di situs resmi.

Jawaban itu dikatakan oleh Ketua KPU, Arief Budiman.

"Kalau ada yg menduga bahwa kami lakukan kecurangan,masa kami publikasikan? Jd saya tegaskan tdk ada niat utk curang.

Kalau terjadi krn kesalahan input,itu saya menduga murni krn kesalahan human error,yakni kelelahan para petugas KPU di daerah” Arief Budiman Ketua KPU."



Postingan KPU bantah curang dalam input data pemilu 2019
Postingan KPU bantah curang dalam input data pemilu 2019 (Twitter @KPU_ID)


Menjawabi postingan tersebut Fahri Hamzah menuliskan bahwa niat tidak perlu dibela.

Menurutnya lebih baik KPU memberikan jawaban saja pertanyaan atau keluhan yang dilayangkan.

Dituliskannya hal itu lebih profesional.

"Soal niat gak usah dibela..yg penting semua pertanyaan dijawab saja...

Itu lebih profesional," tulisnya.


Sedangkan sebelumnya, di unggahan yang lain, Fahri juga menanggapi soal ketidaksesuaian data yang terdapat di KPU, melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Sabtu (20/4/2019).

Mulanya, Fahri Hamzah mengaku senang atas adanya layanan dari KPU soal pengaduan suara yang tidak sesuai data.

Dirinya menyarankan kepada masyarakat supaya segera melaporkan jika terjadi tindak kecurangan dalam penghitungan suara.

Kendati demikian, menurutnya adanya ketidaksesuaian data di KPU masih mendatangkan tanda tanya besar.

Untuk itu, Fahri Hamzah menyarankan sebaiknya ada audit untuk melacak metode pelaporan data yang dilakukan oleh petugas KPU daerah ke KPU pusat.

Selain itu, dirinya juga menyatakan bahwa pada Pemilu 2019 perlu adanya evaluasi total supaya terhindar dari segala potensi kecurangan dan kekacauan.

Sebab, Fahri Hamzah beranggapan kecurangan dan kekacauan yang terjadi tidak bisa disepelekan.

"ALHAMDULILLAH, Teman2 @KPU_ID menyiapkan layanan khusus untuk melaporkan ketidaksesuaian data dll. Silahkan laporkan ke sini. Semoga bIsa langsung ditindaklanjuti dan diklarifikasi.

Tapi, ketidaksesuaian data di @KPU_ID tetap mendatangkan tanda tanya besar, bagaimana semuanya bisa terjadi? Bukankah mereka direkrut sejak lama? Bukankah KPU daerah digaji baik? Bukankah mereka sudah dilatih? Siapa yg menginvestigasi kalau ada kesengajaan curang?."



Kicauan Fahri Hamzah soal ketidaksesuaian data di KPU, Sabtu (20/4/2019).
Kicauan Fahri Hamzah soal ketidaksesuaian data di KPU, Sabtu (20/4/2019). (Twitter/@Fahrihamzah)

"Untuk ketenangan masyarakat, sebaiknya ada audit @bpkri dengan tujuan tertentu, yaitu melacak metode pelaporan data yang dilakukan oleh petugas KPU daerah ke @KPU_ID .


Sebenarnya audit ini akan lebih bagus jika merupakan permintaan panitia angket

Ke depan, kita harus mendisain sistem pemilu yang sejak awal sudah dapat melacak segala potensi curang dan kekacauan. Pemilu 2019 harus di-evaluasi total. Kekacauan yang terjadi tidak bisa kita anggap kecil. Kita harus berani bermimpi untuk sebuah pemilu yang ideal 2024," papar Fahri Hamzah.



Kicauan Fahri Hamzah soal ketidaksesuaian data di KPU, Sabtu (20/4/2019).
Kicauan Fahri Hamzah soal ketidaksesuaian data di KPU, Sabtu (20/4/2019). (Twitter/@Fahrihamzah)

Mahfud MD juga Layangkan Protes ke KPU


Mahfud MD juga membahas profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2019 khususnya dalam Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di Twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).

Mahfud MD menuliskan bahwa KPU harus lebih profesional.

Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya pernah mengingatkan bahwa di masa seusai pencoblosan, KPU akan banyak dikaitkan mengenai sejumlah isu.

Di antaranya mengenai kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.

"KPU HARUS LEBIH PROFESIONAL

Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.

Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi," tulisnya.


Mahfud melanjutkan, saat ini terjadi kisruh di tengah masyarakat karena kabar kesalahan input di sitem KPU yang mencapai 9 daerah.

Ia menilai penanganan tenaga Information and Technology (IT) KPU terkesan kurang profesional.

"Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional.

Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%?

Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%."

Lanjutnya, ia mengatakan wajar jika menimbulkan spekulatif negatif dan membuat panas suasana.

Dirinya menegaskan seharusnya KPU memastikan anak buah IT harus benar-benar netral dan profesional.

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral.

KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulisnya.


BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita