GELORA.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan meremehkan kritikan masyarakat terhadap penyelenggaraaan Pemilu 2019.
Begitu penilaian pengamat politik yang juga peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Selasa (23/4).
"KPU harus dievaluasi secara total kinerja mereka, mereka ini jangan main-main dengan kritik orang, kan selama ini mereka dikasih kritik, masukan, cuma kritikannya itu dianggap melegitimasi KPU, dianggap nyinyir dan seterusnya," tegas Adi.
Adi mencontohkan, temuan salah input C-1 ke dalam Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU maupun kabar form C-6 tidak tersebar kepada masyarakat pemilih.
Belum lagi, puluhan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan mengawal penghitungan suara juga hambatan pemilih untuk menggunakan hak suaranya.
"Banyak orang yang dipaksa untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) biar nggak golput, lalu ke TPS nggak dilayani. Persoalannya sepele, teknis misalnya, kertas suaranya habis, logistik belum sampai, dan kalau di luar negeri itu kan kasusnya karena TPS-nya sedikit banyak orang yang datang sehingga mereka nggak bisa menyampaikan aspirasinya kan begitu," urainya lebih lanjut.
Mestinya, masih kata Adi, KPU bisa mengantisipasi sejak awal berbagai kendala ini mengingat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif digelar serentak.
"KPPS ini kan harus bekerja ekstra, menghadapi Pemilu yang serentak secara fisik mereka capek kan sehari dua hari bahkan mereka tidak istirahat. Secara psikologis, mereka juga ditekan oleh caleg, tim sukses Pilpres. Jadi memang beban politik, beban moral dan beban fisiknya itu terakumulasi," terang Adi.
Contoh lain, kata Adi, bahan karton untuk kotak suara yang diyakini KPU bisa tahan segala kondisi, namun yang terjadi sebaliknya.
"Dulu ketika orang mengkritik tentang bahan kotak suara, ada yang nantang-nantang itu lebih tebal dari seng dan sebagainya, nyatanya banyak ribuan kotak suara yang hujan, segala macam," cetusnya. [rm]