GELORA.CO - Pemilihan presiden 2019 diwarnai dengan saling klaim kemenangan berdasarkan data internal masing-masing kontestan.
Paslon 01 Jokowi-Maruf Amin sejauh ini merasa unggul berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei yang telah dipublikasikan sejak Rabu 17 April pukul 15.00 WIB lalu. Jokowi disebut memperoleh suara sekitar 54-55 persen dari penantangnya.
Sementara, Paslon 02 Prabowo Subianto mendeklarasikan kemenangan dengan perolehan suara mencapai 62 persen. Angka itu, menurut Prabowo diperoleh berdasarkan pada data formulir C1 dari para saksi di TPS di seluruh Tanah Air.
Data Prabowo kemudian disangsikan oleh Relawan Jokowi. Ketum Relawan Almisbat, Hendrik Sirait bahkan menantang Kubu Prabowo untuk untuk beradu data C1.
"Kami tantang BPN, kita adu data terbuka. Klaim-klaim seperti ini sudah pernah kami hadapi 2014, dan terbukti (mereka) kalah," ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/4).
Tak hanya Relawan Almisbat, Arus Bawah Jokowi juga menyampaikan tantangan yang sama.
Bak gayung bersambut, tantangan itu pun diterima oleh Komunitas Relawan Sadar Indonesia (KORSA). Bahkan, Korsa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memfasilitasi tempat dan waktu adu data tersebut.
"Kita siap menerima tantangan adu data yang dikeluarkan oleh Relawan Jokowi Almisbat dan Arus Bawah Jokowi, dan kita minta adu data itu disiarkan oleh seluruh televisi dan media elektronik lainnya biar rakyat tahu siapa sebenarnya yang membuat penipuan dalam Pilpres ini," ujar Koordinator Korsa Amirullah Hidayat, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (20/4).
"Apalagi sejak reformasi baru inilah Pilpres terburuk dan kita yakin bahwa mereka tidak punya data, paling hanya pegang data Lembaga Survei yaitu quick count," imbuh Amirullah yang juga Kader Muhammadiyah ini.
Amirullah melanjutkan, pihaknya berharap KPU dan Bawaslu bisa netral selama proses adu data antara Korsa dengan Relawan Jokowi.
"Biar terang benderang, sekalian juga kita akan membongkar semua kecurangan yang dilakukan dalam pengimputan suara yang di tulis di kertas C1 plano di TPS. Sehingga terjadi keributan di ratusan TPS antara Saksi dan pendukung 02 dengan KPPS," tandas Amirullah. [rmol]