GELORA.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan netral dalam penghitungan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Jika tidak, gerakan people power akan benar-benar terwujud.
Begitu dikatakan anggota Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) yang juga calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB), Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas dalam konferensi pers di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
"Tidak ada jalan lain, kita harus serempak seluruh Indonesia, rakyat harus turun mengepung KPUD-KPUD, lalu kemudian yang pusat terakhir kita mengepung KPU, turunkan 10 juta massa," katanya.
Muhsin menekankan, gerakan people power dengan menurunkan 10 juta orang bukan hal mustahil. Sebab, jika sudah diinstruksikan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, maka Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pun ikut menggerakkan massa.
"InsyaAllah 212 dengan GNPF Ulama akan diinstruksikan oleh Imam Besar, kita menurunkan people power untuk memenangkan Indonesia dan memenangkan Prabowo-Sandi," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Muhsin, people power hanyalah jalan terakhir jika kecurangan yang terjadi tetap dibiarkan para penyelenggara Pemilu.
"People power itu adalah jalan yang terakhir, ketika sudah tidak ada jalan lagi ya kita akan turun.Tapi kita akan turun secara damai. People power tapi damai. Itu gerakan moral, kita akan gerakan di seluruh Indonesia. Nanti terakhirnya di Jakarta," tegasnya. [rm]