GELORA.CO - Persetujuan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo atas kegiatan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) dinilai sebagai permainan politik yang kasar.
Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik menyesalkan sikap menteri asal PDI Perjuangan tersebut. Sebab menurut dia, kegiatan yang akan berlangsung pada 30 Maret itu tidak lain merupakan kegiatan politik menjelang Pemilu 2019.
"Negeri ini jadi semau-maunya. Sekarang kumpulin kepala-kepala desa begitu untuk apa, pertanyaannya kan sederhana saja. Untuk apa?" kata Taufik di sela-sela diskusi publik tema "DPT Pilpres, Kredibel atau Bermasalah?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat (Selasa, 19/3).
Kalaupun nanti pihak Kemendagri mau mengelak bahwa kegiatan itu bukanlah kegiatan politik, lanjut politisi Partai Gerindra ini, itu merupakan hal yang patut dipertanyakan. Sebab kegiatan itu diselenggarakan kurang dari sebulan menjelang Pemilu.
"Jadi kebaca sama orang gitu loh. Kalau mau main, yang agak halus dikit. Jangan kasar begini gitu," pungkasnya.
Beredar surat berkop Kemendagri. Surat yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo itu bukan hanya membolehkan para kepala desa untuk mengikuti kegiatan yang rencananya akan berlangsung di Gelora Bung Karno Jakarta itu. Melainkan juga merekomendasikan agar Silatnas juga menyematkan bapak pembangunan desa kepada Joko Widodo yang juga merupakan Capres petahana. [rmol]