GELORA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti masuknya beberapa menteri Kabinet Kerja yang menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) petahana Jokowi-Ma"ruf Amin.
Fadli menilai, "rangkap jabatan" menteri tersebut rentan menimbulkan konflik kepentingan.
"Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of interest, konflik kepentingan," ujar Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Seharusnya, kata Fadli, para menteri itu tak perlu dilibatkan dalam kampanye. Sebagai pembantu pemerintah para menteri harus menjadi pihak yang netral dalam sebuah kontestasi Pilpres.
"Dan ini saya kira bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi sendiri, dulu mengatakan tak perlu terlibat dalam politik praktis, harusnya mereka tak ikut ya, menjadi jurkam. Karena itu jadi konflik kepentingan terkait tugas-tugas mereka," ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, harus ada keadilan dan kejujuran dalam menjalankan kampanye. "Kan komitmennya seperti itu, jangan melibatkan aparat, aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI jangan dilibatkan, dan juga yang lain-lain, aparatur birokrasi, menteri-menteri, itu kan sama aja, sejalan," ungkap Fadli.
Diketahui, beberapa menteri dari Kabinet Kerja yang akan menjadi jurkamnas antara lain Sekretaris Kebinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. [ts]