GELORA.CO - Ekonom senior Rizal Ramli kembali melontarkan kritikan kepada pemerintahan Joko Widodo. Ia menyebut di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintahan sekarang cenderung ke arah neo-otoritarianisme.
Rizal menyinggung penggunaan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijadikan alat untuk membungkam perbedaan pendapat, bahkan menghukum oposisi. Dia menduga kondisi seperti itu bakal tambah parah jika Jokowi terpilih lagi.
Dia pun membandingkan antara Jokowi dan Prabowo Subianto terkait UU ITE bila terpilih memimpin RI periode 2019-2024.
"Prabowo jawab, kalau saya menang, saya akan revisi UU ITE. Saya malah aneh, orang yang dipersepsikan image-nya kayak apa, malah komitmen terhadap demokrasi," kata RR saat menjenguk Ahmad Dhani Prasetyo di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu, 30 Maret 2019.
Namun, berbeda saat dirinya mengajukan pertanyaan yang sama ke kubu Jokowi. Kata dia, tak ada respons jawaban terkait kemungkinan revisi UU ITE.
"Saya ajukan pertanyaan yang sama kepada Jokowi dan anak buahnya, sampai hari ini tidak ada jawaban. Saya duga mereka senang banget pakai UU ITE. Kalau nanti kepilih lagi, pasti akan pada ditangkepin nih oposisi-oposisi," tutur eks menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perindustrian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Menurut dia, pilihannya jelas saat ini antara pihak yang memperjuangkan demokrasi dengan mengubah UU ITE atau yang tetap mempertahankan. "Kalau tetap mempertahankan, pada dasarnya ini rezim neo-otoriter. Saya kaget, karena Jokowi dari sipil harusnya lebih demokratis. Pada kenyataannya, makin lama dia makin neo-otoriter," lanjutnya.
Dia berpendapat, UU ITE lebih menyeramkan dibandingkan undang-undang warisan kolonial tentang penghinaan kepada pemimpin negara. Dia mengaku pernah dipenjara saat masa Orde Baru dan dijerat dengan undang-undang warisan kolonial karena kritis terhadap Soeharto.
"Hari ini, ada Undang Undang ITE yang lebih dahsyat, yang lebih menyeramkan, yang lebih draconian. Yang dipakai untuk menangkap siapa pun yang salah ngomong, yang salah menulis di social media, langsung bisa ditangkap. Ini jauh lebih menyeramkan dari pada undang-undang kolonial zaman Soeharto," ujar Rizal. [vva]