GELORA.CO - Mabes Polri membantah tudingan akun Opposite6890 bahwa polisi memelihara buzzer pro-Jokowi.
Sebaliknya, akun tersebut dianggap bagian dari upaya mendeligitimasi Pemilu.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, upaya mendelegitimasi Pemilu telah dimulai bulan November 2018 lalu dengan menghembuskan isu KTP-el bodong dengan target sasaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berlanjut pada Desember 2018 hingga Januari 2019, ulas Dedi, muncul hoax tujuh kontainer berisi surat suara yang tercoblos. Teranyar dimainkan isu netralitas Polri dan Bawaslu.
"Artinya pola-pola itu kita sudah maping, ya dalam rangka apa akhirnya? delegitimasi Pemilu, jangan sampai ini terjadi karena ini akan merusak demokrasi yang ada di Indonesia,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/3).
Menurut Dedi, dalam setiap kesempatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian selalu ditekankan menekankan kepada seluruh jajarannya untuk bersikap netral dalam Pemilihan Umum 2019.
"Kita akan terus fokus untuk terus memberantas kasus-kasus hoax atau juga propaganda-propadganda yang dimunculkan di medsos, kita akan habisi itu," tegas Dedi. [rmol]